Bersama Rasakan “Gagahnya” Wisuda

|



Bersama Rasakan “Gagahnya” Wisuda


Pada sekira tahun 2012, ketika saya selesai di wisuda di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan penuh rasa bangga bercampur percaya diri dan sok gagah pastinya, saya kembali ke kampung halaman: Jember. Para tetangga menyambut penuh riang dan gembira, tak ubahnya seperti orang mapak (menyambut kedatangan orang haji).
Tak heran bila mereka begitu antusias dan bersemangat menyambut. Sebab, di mata mereka, wong ndeso, wisuda adalah sebuah prosesi sakral. Orang yang diwisuda dianggap sudah pintar. Maklum, untuk konteks wong ndeso, hanya segelintir saja yang pernah diwisuda. Kebanyakan pemuda ndeso tak kuliah. Lepas SMP, banyak pula yang hanya tamatan SD, langsung ngowan (memelihara sapi milik orang lain dengan sistem bagi hasil setelah sapi dijual). Kerjanya pun tak butuh ijazah. Pun, ngowan bisa dikerjakan oleh orang yang tak bersekolah, karena ngowan kerjanya cuma ngarit (mencari rumput untuk sapi).
Dengan fenomena tradisi seperti itu, wisuda bagi wong ndeso adalah sesuatu yang “wah”. Benar begitu? Yups. Benar. Tapi itu dulu, tahun 2012 ke bawah. Sekarang, sejak tahun 2012 ke atas, wisuda bagi wong ndeso di tempat saya tinggal sudah tidak sesakral itu. Apa pasal? Karena wisuda sudah digelar di tingkat pendidikan dini, yaitu PAUD dan TK. Semakin lama, SD, SMP dan SMA menyusul. Apalah wisuda sekarang. Tak lagi “waaoowww”.
“Kak, ada undangan wisuda dari PAUD Cempaka...”, Kata adik saat saya tengah asyik ngetik.
“Whaaat? Apa?” teriak saya kaget. Maklum, sebagai mahasiswa yang lagi bangga bangganya karena baru beberapa bulan lalu diwisuda. Saya tak pernah menyangka kalau ternyata wisuda juga digelar di tingkat “selevel” PAUD. Amazing banget kan! Secara gitu lho, lulusan PAUD yang notabene masih belum bisa buang ingus sendiri sudah bisa sejajar dengan sarjana.
Sejak itu, saya mulai merenungkan sakralitas dan esensi wisuda. Saya awalnya tak terima bila wisuda dilakukan ditingkat PAUD dan TK. Sebab dalam keyakinan saya kala itu, wisuda adalah prosesi sakral yang sangat menegangkan. Sarat misteri lagi. Dan, prosesi ini hanya layak digelar di Perguruan Tinggi (PT). Tapi sekarang, rasa bangga itu terbalik karena anak PAUD pun di wisuda.
Ah, dasar sayanya aja yang terlalu naif. Mosok sarjana pikirannya sempit dan picik. Sarjana itu harusnya mampu berpikir terbuka dan tidak menutup sebelah mata. Saya bukan Dajjal lho yang bermata satu?
Setelah melewati jalanan bukit yang berbatu dan berbelok belok. Saya pun sampai pada fase yang oleh orang Barat dinamai Aufklarung (pencerahan). Seperti Ashabul Kahfi yang bangun dari tidur panjang di dalam goa. Begitu membuka mata, cahaya matahari langsung menyinari. Akhirnya, saya bisa menerima dengan hati lapang wisuda digelar di semua jenjang pendidikan.
Loh kok gitu? Pasti hasil temuan saya ini berseberangan dengan pembaca setia mojok.co, meski saya yakin ada juga yang setuju. Penemuan saya ini memiliki dalil yang shahih. Yaitu sejarah dan filosofi wisuda. Kira kira, pembaca mojok.co tahu belum sih sejarah asal usul dan filosofi wisuda?
Kita semua tentu sepakat kalau wisuda itu adalah prosesi sakral. Nah, dimanakah sisi sakralitas wisuda itu? Sakralitas wisuda itu ada pada pakaian yang dikenakan, yang dipanggil yoga...eh salah, toga (jubah dan topi berwarna hitam). Jadi, sangat penting untuk memahami sejarah toga dan filosofinya, agar tidak terjebak pada diskursus yang –menurut saya—tidak lebih penting dari wacana terorisme yang lagi booming kini.

Sejarah Asal-Usul dan Filosofi Toga
Secara bahasa, kata “toga” berasal dari bahasa latin “tego”, yang artinya penutup. Maksudnya, toga adalah baju penutup sejenis jubah. Toga pertama kali dikenakan oleh bangsa Etruskan (Italia) pada sekira tahun 1200 SM. Pada waktu itu, toga masih berupa kain sepanjang 6 meter yang dililitkan ke tubuh. Toga pun menjadi satu-satunya pakaian yang dianggap pantas untuk dikenakan di luar ruangan (rumah) karena berfungsi sebagai penutup tubuh.
Dalam perkembangan selanjutnya, orang-orang Romawi mengadopsi toga bangsa Etruskan untuk dijadikan busana kehormatan mereka. Tapi, toga yang dikenakan orang Romawi bukanlah kain sepanjang 6 meter, melainkan sehelai mantel wol tebal. Mantel tersebut dikenakan sebagai pembungkus tubuh setelah mengenakan cawat atau celemek. Fungsinya pun masih sama, yakni sebagai pakaian kesopanan di luar ruangan (rumah). Diyakini, toga sudah ada sejak era Numa Pompolius, raja kedua Romawi.
Seiring berkembangnya budaya pakaian di kalangan bangsa Barat, lambat laun toga mulai ditinggalkan. Fungsi toga mulai dipersempit, dari awalnya pakaian kesopanan di luar rumah menjadi pakaian pada hari-hari tertentu (perayaan) di dalam ruangan. Namun begitu, penyempitan fungsi toga ini membuat sakralitas toga meningkat. Sakralitas toga terletak pada bentuknya. Kebudayaan modern menyulap toga dari bentuknya yang sederhana menjadi bentuk jubah seperti dikenakan oleh wisudawan-wisudawati saat ini. Modifikasi toga itu telah mengangkat derajat toga, meski dari aspek fungsi mengalami penyempitan makna.
Salah satu perayaan yang diwajibkan mengenakan toga adalah wisuda. Tradisi ini lagi-lagi merupakan budaya Barat, yang kemudian diadopsi oleh seluruh Negara di dunia, termasuk Indonesia. Ya, wisuda dan toga ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Setiap ada wisuda, pasti ada toga. Dengan memakai toga, wisuda menjadi sebuah prosesi yang sakral. Dan, kesakralan wisuda itu diperkuat oleh warna hitam toga.
Muncul pertanyaan, kenapa toga itu berwarna hitam? Kenapa bukan warna kuning yang identik dengan keceriaan? Atau, kenapa bukan warna putih yang identik dengan kesucian? Kenapa juga bukan pelangi? Pelangi pelangi alangkah indahnya....
Ternyata, warna hitam mengandung makna penting dalam sakralitas wisuda. Warna hitam adalah warna yang penuh misteri. Warna hitam mengandung dua makna sekaligus, yakni kegelapan dan keagungan. Kegelapan dalam konteks wisuda dapat berarti “kebodohan” atau “ketidaktahuan”. Dalam makna keagungan, toga hitam tidak hanya dikenakan oleh mahasiswa dalam wisuda, tetapi juga oleh hakim dan sebagian pemuka agama.
Dalam wisuda, toga berwarna hitam maksudnya adalah si pemakai (mahasiswa) telah berhasil menyibak tabir kegelapan lewat ilmu pengetahuan yang dipelajarinya selama kuliah. Sedangkan topi toga yang berbentuk persegi itu, memiliki makna filosofis, yaitu si pemakai harus mampu berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari beraneka sudut pandang. Itulah makna filosofis dari toga, baik warna maupun bentuknya.
Ada satu lagi; tali topi toga. Inti dari prosesi wisuda adalah pemindahan tali toga dari sisi kiri ke kanan oleh pemimpin lembaga pendidikan (rector, kepala sekolah). Tali toga di sebelah kiri bermakna bahwa si pemakai awalnya hanya menggunakan otak kiri dalam belajar. Kemudian, tali itu dipindah ke sisi kanan, dengan tujuan agar si pemakai juga bisa menggunakan otak bagian kanannya. Artinya, waktu masa kuliah lebih banyak menggunakan otak kiri, sehingga setelah lulus diharapkan sarjana tidak hanya mengandalkan otak kirinya saja, tetapi juga otak kanannya. Fungsi otak kanan berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, inovasi, dan aspek softskills lainnya.

Wisuda Sah-Sah Saja Dilakukan Semua Jenjang Pendidikan
Itulah hasil temuan saya dalam proses pencarian kebenaran. Simpulan akhir saya pun mengatakan: "sah-sah saja apabila wisuda dilakukan di semua jenjang pendidikan; PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan PT." Setuju atau tidak, ini adalah simpulan saya pribadi. Kalau simpulan ini benar, maka itu berasal dari Allah. Tapi, kalau salah, itu datang dari diri saya pribadi. Cie cie, sok agamis. Emang...!
 Lantas, apakah hal tersebut tidak mempengaruhi atau menghilangkan nilai sakral wisuda? Tidak. Kesakralan wisuda akan tetap ada selama toga digunakan sebagai pakaian wajib. Sebab sekali lagi, sakralitas wisuda bukan terletak pada siapa yang melaksanakannya, tapi terletak pada toga.
Makna filosofi toga “kegelapan” adalah simbol dari “ketidaktahuan” alias “kebodohan”. Yang artinya, kebodohan atau ketidaktahuan itu telah berhasil dikalahkan lewat pendidikan. Tidak hanya mahasiswa yang berhasil menyibak kegelapan itu, tapi anak-anak PAUD juga dapat dikatakan berhasil menyibak kegelapan. Dengan menempuh pendidikan selama 2 tahun di PAUD, anak-anak yang awalnya tidak bisa tulis-baca-eja, setelah tamat menjadi bisa. Apakah itu tidak dikatakan bahwa mereka telah berhasil menyibak “kegelapan” dengan ilmu yang dipelajarinya?
Satu fakta yang harus kita terima, wisuda bukan hanya hak (milik) mahasiswa, tetapi hak semua pelajar di berbagai jenjang pendidikan. Biarkan rasa "gagah" wisuda itu dirasakan bersama oleh semua pelajar, bukan hanya sarjana saja.

by. Rizem Aizid

Spirit Budi Oetomo Dalam Kepungan Neo-kolonialisme Di Bumi Nusantara

|



Spirit Budi Oetomo Dalam Kepungan Neo-kolonialisme Di Bumi Nusantara


Sejak 70 tahun silam, tanggal 20 Mei menjadi satu hari penting bagi bangsa Indonesia. Kita (bangsa Indonesia) mengenangnya sebagai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Harkitnas, dalam sejarahnya, diperingati untuk mengenang perjuangan rakyat dalam mengusir penjajah dari bumi Nusantara.
Pertanyaannya, apakah penjajah itu benar-benar sudah terusir dari Negari kita tercinta? Baiknya, sejak 17 Agustus 1945 penjajah itu sudah hengkang dari bumi Nusantara. Buruknya, mereka (penjajah) datang kembali dengan cara baru dan berbeda. Tentang yang kedua, Bernard T. Adeney dalam bukunya Etika Sosial Lintas Budaya mengandaikannya seperti tamu yang datang membawa hadiah-hadiah, kemudian secara halus mengambil alih kampung halaman tuan dan nyonya rumah mereka. Artinya, Indonesia sampai detik ini masih berada dalam jejaring kuasa kaum penjajah.

Bayang-Bayang Neo-kolonialisme
Neokolonialisme, itulah kata yang tepat untuk menyebut penjajahan di zaman ini. Neokolonialisme sejatinya sama dengan kolonialisme di masa lampau, tapi dilakukan dengan cara yang lebih halus. Bila dulu kita dijajah secara fisik dan kekerasan, sekarang kita dijajah secara nonfisik dan halus. Ashcroft (2001), dikutip oleh Titiek Kartika dalam bukunya Perempuan Lokal vs Tambang Pasir Besi Global, menyebut neokolonialisme sebagai bentuk kolonial baru, yang ciri, strategi, dan prosesnya sama seperti kolonialisme.
Adalah Kwame Nkrumah, presiden pertama pasca-kemerdekaan Ghana, yang memperkenalkan istilah neokolonialisme pertama kali kepada dunia. Para sarjana dan filsuf di abad ke-20 pun menjadikannya sebagai salah satu bahan diskusi penting, termasuk dua filsuf ternama Jean-Paul Sartre dan Noam Chomsky.
Cara kerja neokolonialisme dalam “menjajah” benar-benar baru dan berbeda. Sampai-sampai, sebuah Negara yang dijajahnya tidak merasa sedang dijajah. Neokolonialisme menjajah secara tidak langsung, yaitu lewat isme (paham). Meskipun begitu, neokolonialisme tetaplah kolonialisme. Prasetyo menyatakan bahwa praktik neokolonialisme hanya mengedepankan sikap hidup hedonistik, liberalis, dan anti-sosial. Dan, praktik-praktik itu sedang berlangsung di bumi Nusantara tercinta ini.
Sebagai bahan renungan bersama menyambut HarKitNas, berikut adalah rentetan peristiwa yang, menurut saya, termasuk wujud konkret neokolonialisme.
Pertama, suntikan dana (utang) Cina. Dulu, bangsa ini dijajah oleh Belanda dan Jepang. Kini, tibalah saatnya negeri tirai bamboo yang menggantikan. Bukan menjajah secara fisik, tapi lewat ekonomi, yaitu memberi pinjaman (utang) dalam jumlah besar. Menurut data terbaru, utang luar negeri Indonesia pada Cina, per akhir Januari 2018, mencapai US$ 357,5 miliar. Angka tersebut naik 74% dibanding tahun 2015, yang hanya US$ 7,87 miliar (bisnis.tempo.co/22/03/2018). Artinya, Negara yang kondang dengan pesilat tangguhnya (Jet Li, Jackie Chan, Ip Man, dll) itu tinggal selangkah lagi menguasai bumi pertiwi ini.
Seandainya, kita (pemerintah) tidak mampu membayar utang, tamatlah riwayat Indonesia. Sempat viral pernyataan “Indonesia bubar di tahun 2030” nanti. Ini bukanlah omong kosong. Sebab sudah ada 4 negara sebagai buktinya. Mereka lebih dulu “diakuisisi” Cina karena tidak bisa membayar utang. Mereka adalah Zimbabwe, Nigeria, Sri Lanka dan Pakistan. Wujudnya beragam, mulai dari mengganti mata uang menjadi Yuan hingga menukar pelabuhan dengan utang. Apakah Indonesia akan menjadi Negara yang ke-5? Ingat, 4 negara itu berhutang pada Cina dengan alasan dan tujuan yang sama seperti yang dilakukan negara kita, yaitu mendorong pembangunan infrastruktur demi kemajuan ekonomi. Nyatanya?
Kedua, terorisme. Isu ini seakan tidak ada matinya. Beberapa waktu lalu, masih segar dalam ingatan, negeri ini diguncang oleh serangkaian aksi terorisme (bom bunuh diri), mulai dari kerusuhan di Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob), berlanjut ledakan bom (bunuh diri) di tiga gereja di Surabaya, ledakan bom di Mapolrestas Surabaya, dan lain-lain.
Apapun alasan dan motifnya, terorisme saya anggap sebagai salah satu wujud neokolonialisme. Entah siapa dalang di balik aksi “bejat” ini, yang jelas ia telah menjajah (sebagian) rakyat kita lewat doktrin paham (isme) radikal. Efeknya, neokolonialisme jenis ini menyebabkan aparat keamanan harus kerja ekstra; melawan terorisme secara fisik dan sekaligus paham (isme). Bukankah ini bentuk kolonialisme yang benar-benar berbeda?
Ketiga, pengibaran bendera Israel. Hal ketiga yang membuat kemerdekaan RI tercemar adalah berkibarnya bendera Israel di bumi Papua-Jayapura. Dalam tiga hari terakhir, viral di medsos tentang video singkat (berdurasa sekitar 1 menit) pengibaran “bendera zionis Israel” di Papua. Ironisnya, pengibaran bendera bintang Daud itu tidak hanya sekali, tapi sudah beberapa kali.  Bahkan, video serupa konvoi dan pertemuan umum dengan aneka atribut bintang Daud di Papua sudah pernah terjadi dua tahun lalu. Ada video berdurasi 9:18 menit yang bisa ditonton lewat kanal youtube, Pillar of Fire. Video berjudul Longmarch Jayapura 14th May 2016, Papua itu mempertontonkan ribuan warga Papua berjalan mengitari jalan-jalan utama di Jayapura. Di tangan mereka tergenggang kokoh atribut bintang Daud mulai dari bendera, spanduk, kaos, kemeja, dan lain-lain.
Fadli Zon, Wakil Ketua DPR, pun angkat bicara soal bendera tersebut. Ia menuntut polisi dan aparat keamanan menjelaskan peristiwa pengibaran bendera Israel tersebut. Bila tidak, peristiwa itu dapat merongrong persatuan dan kesatuan RI. “Saya melihat bahwa ini bisa memberikan satu interpretasi berbeda, ya. Dan harus ada penjelasan dari pihak Kepolisian terkait pengibaran bendera Israel di Papu,” paparnya (www.viva.co.id/18/05/2018).
Hemat saya, atribut Bintang Daud di bumi Papua itu adalah bentuk neokolonialisme. Terlepas dari motif dan dalangnya, yang jelas pengibaran bendera Israel seakan mengandung pesan, bahwa Israel “menang” di Papua.
Bendera adalah lambang kekuasaan sebuah Negara/kerajaan. Di zaman dulu, ketika sebuah kerajaan berhasil menaklukkan kerajaan lain, maka hal pertama yang dilakukan adalah mengibarkan bendera. Dengan berkibar bendera musuh, itu artinya musuh telah memenangkan perang dan menguasai kerajaan (Negara). Lantas, apakah peristiwa di Papua itu merupakan wujud kemenangan Israel atas Indonesia di Papua?
Itulah sebagian peristiwa penting yang patut menjadi renungan bersama di HarKitNas ini. Diakui atau tidak, Indonesia tengah berada di bawah bayang-bayang neokolonialisme.

Spirit Budi Oetomo Melawan Neokolonialisme
Budi Oetomo yang lahir pada tahun 1908, saya rasa, bisa dibangkitkan kembali untuk melawan neokolonialisme di bumi Nusantara. Menakar sejarah, Budi Oetomo merupakan lambang kebangkitan semangat Nasionalisme, persatuan, kesatuan dan kesadaran untuk memajukan diri lewat gerakan organisasi dalam melawan setiap bentuk penjajahan.
Organisasi yang digagas oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo ini sukses mengakomodir rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan kolonialisme. Perjuangan BO yang sesungguhnya baru dimulai pada tahun 1930, di mana BO mulai menerima anggota dari masyarakat biasa. Sejak itu, BO menjelma menjadi organisasi pergerakan rakyat yang tidak hanya bergerak di bidang sosial dan pendidikan, tapi juga politik. BO meluruskan tujuan perjuangannya, yaitu nasionalisme.
Untuk konteks neokolonialisme, menurut saya, “spirit juang” BO perlu dihidupkan kembali. Ingat, kita tidak sedang dijajah secara fisik, tetapi secara nonfisik. Maka, spirit BO sangat dibutuhkan guna mendongkrak semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan dan kesadaran rakyat untuk menghadapi bahaya kolonialisme yang lebih besar di masa depan, yaitu neokolonialisme.
Tentu, demi suksesnya perjuangan melawan neokolonialisme, peran penting pemerintah sangat mutlak. Pemerintah, terutama Presiden, harus menarik semua kebijakan yang pro-neokolonialis. Apabila masih ada kebijakan tersebut, perjuangan untuk menjadi bangsa yang merdeka seutuhnya akan sia-sia. Selamanya, Indonesia akan selalu dijajah dan dijajah, baik secara fisik, mental, paham, atau pun lainnya.
Akhirnya, semoga dalam peringatan Harkitnas ini, kita (pemerintah dan rakyat) bisa bersama-sama mencanangkan tekad kuat untuk melawan segala bentuk penjajahan.

by.Rizem Aizid

Sila Kelima Pancasila yang Terdzolimi

|



Sila Kelima Pancasila yang Terdzolimi


Saya heran dengan keadilan di negeri ini (Indonesia). Timpang. Berat sebelah. Benar-benar mendhzolimi sila kelima Pancasila; Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan yang seadil-adilnya seakan sudah tercerabut, seperti akar pohon yang tercerabut dari tanah.
Pegimana ceritanya, kok tetiba saya katakan sila kelima Pancasila telah didzolimi?
Begini ceritanya, ada sebuah kasus yang dilakukan oleh dua orang berbeda. Katakan lah nonpribumi versus pribumi. Tapi keduanya adalah rakyat Indonesia. Masuk dalam lingkup sila kelima Pancasila. Kasusnya adalah penghinaan terhadap Presiden kita. Iya, Pak Presiden idola rakyat: Joko Widodo. Penghinaan juga dilancarkan pada si empunya hukum. Siapa lagi kalau bukan pak Polisi yang gagah perkasa.
Lagi viral-viralnya nih. Mosok satu kasus yang sama plek, bahkan salah satunya memiliki derajat keparahan lebih tinggi, ditangani dengan cara yang sangat jauh. Bagaikan langit dan bumi.
Sebetulnya, tindakan yang diambil oleh pak Polisi sudah tepat, yakni memproses para pelaku penghinaan itu secara hukum. Pegimana pun, menghina adalah perbuatan dzolim, baik dilihat dari segi agama maupun sosial-budaya. Apalagi yang dihina adalah Presiden, yang notabene idola rakyat. Junjungan rakyat. “Wakil Tuhan” di muka bumi. Ganjaran bagi para penghina itu jelas; bui di dunia dan neraka di akhirat.
Pada era Pak Harto pun, pelaku penghinaan terhadap Presiden langsung diganjar dengan bui. Dipenjara. Bahkan kini, aturan hukumnya semakin diperluas. Hal itu diterangkan dalam pasal 264 RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
Di situ disebutkan, bahwa seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap Presiden atau wakil Presiden dengan sarana teknologi informasi dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun. Ingat brouh, 5 tahun! Jangan coba-coba menghina dech bila tak siap tidur himpit-himpitan di kamar sempit yang berpenghuni puluhan orang. Ngeri banget bayangke!
Tapi, lanjutan RKUHP, konten yang disebarluaskan itu tidak masuk kategori penghinaan apabila dilakukan demi kepentingan umum, demi kebenaran dan pembelaan diri. Jadi, tulisan saya ini tidak termasuk kategori penghinaan, kan, ya Pak Presiden. Mohon maaf beribu-ribu ampun, bila termasuk!
Lalu di mana masalahnya? Masalahnya adalah pengusutan kasus terkesan melenceng dari sila kelima Pancasila. Pak Polisi bersikap longgar pada nonpribumi, tapi ketat pada pribumi. Parahnya, kasus penghinaan nonpribumi memiliki derajat ke-dha’i-fan –meminjam istilah hadits—jauh lebih tinggi ketimbang kasus penghinaan pribumi.
“Sungguh aneh tapi nyata”, kata Nafa Urbach dalam sebuah lagu era 80-an.
Eiittss. Tunggu sebentar. Dari tadi yang disebut cuma kasus, nonpribumi, dan pribumi. Baidewey, sudah pada tahu belum sih kasusnya yang lagi viral itu seperti apa? Yang kudet (kurang update) pasti belum tahu.
Jadi ceritanya, Nonpribumi itu berinisial S. Umurnya 16 tahun. Berkaca mata dan berkulit kuning langsat. Serta matanya agak sipit-sipit dikit. Si S ini tiga bulan yang lalu membuat video pendek yang, menurut saya, tidak ada lucu-lucunya blass! Malah videonya bikin gondok. Muak. Jijik. Untung saja tak sampai muntah. Prett!
Dalam video itu, si S berkoar-koar akan menembak Pak Jokowi sambil memukuli, menginjak, dan mencela foto sang Presiden. Itulah akibatnya kalau foto Pak Presiden dijual bebas di pasaran. Dihina dan dipukul-pukuli, kan jadinya!  Tidak hanya itu, si S juga menantang Polisi untuk menemukan keberadaannya. Emang pak Polisi itu spiderman, pakek ditantang-tantang.
“Gue tembak loe ye. Jokowi g*l*, gua bakar rumahnya. Presiden gua tantang cari gua 24 jam, kalau nggak loe temuin gua, gua yang menang,” kata S dalam video tersebut.
Apa yang terjadi pada si S sekarang? Bebas dengan tiket super murah, yaitu cukup meminta maaf dan mengakui kalau perbuatannya untuk lucu-lucuan saja. Tidak lebih dari itu. prett! Maka, dibuatlah video kedua. Bukan menghina. Tapi meminta maaf dengan didampingi oleh bapak si S. Mau tahu tanggapan pak Polisi?
Saya kutip dari Detik News tanggal 23/5/2018. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, dengan enteng mengatakan begini: “Ini merupakan kenakalan remaja. Kenapa? Ya karena pada saat dia berkumpul dengan temannya dia mengatakan, ‘kamu berani nggak? Nanti kalau berani, nanti kalau berani kamu bisa nggak ditangkep polisi’. Jadi mengetes ini berdua, mengetes polisi.  Kira-kira polisi mampu tidak menangkap dia. Jadi anak-anak ini bercanda, lucu-lucuan.”
Dengan pemakluman oleh pak Polisi, saya yakin si S sekarang sedang tertawa riang gembira. Untung si S tak bilang: “Mampus lo gua kadalin. Gua gitu loh, dilawan.” Sejak kapan ya menghina presiden walau dengan niat lucu-lucuan di ma’fu (dimaklumi)? Sungguh aneh tapi nyata.
Lantas, bagaimana bila Pribumi yang meminta maaf? Tentu respons Polisi beda lagi. Oke, kita tinggalkan si S. Sekarang kita bahas Pribumi.
Ada beberapa kasus penghinaan yang dilakukan oleh pribumi, di mana semuanya berujung bui. Salah satunya, yang dipertentangkan dengan si S, adalah remaja berinisial MFB (M. Farhan Balatif) alias Ringgo Abdillah. Remaja asal Medan ini divonis hukuman selama 18 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah, karena menghina Presiden RI Jokowi dan Kapolri Tito Karnavian melalui Facebook dan Twitter.
Pribumi lainnya adalah MF (44), warga Koja, Jakarta Utara yang ditangkap Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (Jumat, 21/7/2017). MF diduga menjadi pelaku penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian melalui medsos. Selain itu MF juga dianggap menghina Polri dan Kapolri. Atas perbuatannya, MF dikenai berlapis, antara lain; Pasal 45 ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan atau Pasal 16 Jo Pasal 4 (b)1 UU No 40 Tahun 2006 tentang Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan atau Pasal 156 KUHP.
Seandainya MFB itu bukan pribumi tapi nonpribumi seperti S, pasti pak Polisi akan bilang; “Iya, kan di bawah umur,”. Hal itulah yang dikatakan Argo Ywono pada kasus si S. Baru kali ini ada aturan “di bawah umur” tidak berlaku bagi pribumi. Aneh tenan.
Kasus ini memberikan satu pesan berharga bagi kita, yaitu rapuhnya keadilan di negeri ini. Meski sudah terang benderang dalam sila kelima Pancasila, tapi secara de facto sila tersebut belum terealisasi. Ibarat orang tua memperlakukan anak tiri dan anak kandung secara terbalik.
Jadi teringat sama meme Pak Harto, “Piye le, masih penak jamanku to!”. Terbukti, meski Pak Harto terkenal otoriter, tapi dalam hal keadilan sangat adil. Terhadap para penghinanya, pak Harto tidak tebang pilih. Siapa pun dia, baik pribumi atau nonpribumi, bila bersalah, langsung masuk bui. Ketika pelawak Qirun dalam lawakannya mengatakan gambar monyet pada uang kertas lima ratusan mirip Pak Harto, seketika itu juga ia ditangkap dan dipenjara.
Lantas, salahkah saya bila mengatakan, kasus ini telah mendzolimi sila kelima Pancasila? Katanya masih mau #duaperiode! Ingat pak, Rasulullah Saw. berpesan; “Setiap Kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari Muslim)
Teringat sama orasi Ust. Abdul Somad dihadapan pak Polisi beberapa waktu lalu, saat menuntut Komika Joshua & Ge Pamungkas ditangkap karena menghina Islam, pesannya begini: “…Mereka yang berkuasa akan pensiun. Setelah pensiun mereka akan mati. Yang mereka tinggalkan adalah amal shaleh. Apa amal shaleh polisi? Apa amal shaleh jaksa? Ketika dia sanggup menolong agama Allah….Kita berkumpul memberikan motivasi kepada bapak Jaksa Penuntuk Umum, kepada bapak Polisi supaya mereka kuat mengemban amanah. Supaya berani menegakkan hukum ini…”
Artinya, jangan setengah-setengah menerapkan sila kelima Pancasila. Karena hal itu sama saja dengan mendzoliminya. Mengkhianati amanah Allah. Tangkap yang harus ditangkap. Hukum yang harus dihukum. Penjarakan yang harus dipenjarakan. Jangan tebang pilih. Proses semuanya dengan adil dan tidak berat sebelah.
#dukungpolisi
#tegakkankeadilan
#jalankanamanah

“Tak kandini le, besok-besok setelah menghina lalu ditangkap, bilang aja khilaf, atau untuk lucu-lucuan. Pasti kamu dibebaskan.”

*By. Rizem Aizid

Intermezzo

 

©2009 Rizem's Archives | Template Blue by TNB