Bedah Buku : Mencari Kebenaran di Kota Gudeg

|

Mencari Kebenaran di Kota Gudeg


Judul Buku : Sepotong Kebenaran Milik Alifa
Penulis : Ahmad Shidqi
Penerbit : Impulse, Kanisius, Yogyakarta
Cetakan : I, 2008
Tebal Buku : 96 Halaman


Media Indonesia, 29 Maret 2008


Yogyakarta sejak dulu sudah dikenal sebagai kota paling multikultur yang dimiliki Indonesia. Sebuah kota yang mampu melestarikan sikap toleransi dalam realitas masyarakat majemuk. Di kota ini, pluralisme lahir dan berkembang dengan pesat dan mapan. Kehidupan social yang tidak mengenal pembedaan keturunan berdasarkan garis etnis, agama, ideology, maupun budaya adalah kunci kemapanan toleransi (pluralisme) kota Yogya. Untuk itu, tren pluralisme dan toleransi di kota "gudeg" ini sangat menarik untuk disimak.
Buku berjudul Sepotong Kebenaran Milik Alifa yang ditulis oleh Ahmad Shidqi, ini mencoba mengungkap fenomena toleransi keagamaan yang berkembang di kampus-kampus di Yogyakarta. Lewat hasil reportase ini, Ahmad Shidqi berusaha mengajak kita menelusuri perkembangan sepotong sisi kehidupan masyarakat baru yang mungkin agak berbeda dari sisi kehidupan masyarakat Yogya yang kita kenal selama ini.
Dengan bahasa yang enak dan lugas, penulis mengajak kita untuk memahami dan melihat lebih dekat sisi kehidupan baru yang muncul di Yogya, yang dalam buku ini dikenalkan kepada kita lewat sosok Alifa.
Buku ini merupakan hasil penelitian kecil-kecilan terhadap fenomena keagamaan (Islam) yang akhir-akhir ini berkembang di kampus-kampus di Yogyakarta. Dalam pengantarnya, penulis mengatakan bahwa ada dua Fenomena keagamaan yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Pertama fenomena fanatisme keagamaan di lingkungan kampus di Yogyakarta. Fanatisme keagamaan tersebut, termanifestasi ke dalam berbagai bentuknya, seperti (kisah Alifa dalam penelitian ini) pakaian bercadar, jenggot, celana congklang, dll. Fenomena-fenomena semacam itu merupakan hal baru yang kini mulai berkembang di kampus-kampus di Yogyakarta. Berdasarkan hasil reportase ini, diketahui bahwa fanatisme keagamaan tersebut menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan toleransi kota Yogya.
Kedua, kuatnya fanatisme keagamaan tersebut, baik langsung maupun tidak, turut mempengaruhi munculnya citra (pandangan) buruk terhadap Yogya. Belakangan ini, Yogya sering disebut sebagai kota "sarang teroris". Hal itu disebabkan oleh banyaknya tersangka teroris yang tertangkap di Yogyakarta. Sebut saja Abu Dujana, dkk.
Dalam buku ini dikisahkan tentang perjalanan Alifa dalam mencari kebenaran teologis di Yogyakarta. Alifa adalah sosok muslim yang sangat fanatic terhadap ajaran-ajaran syari’at. Menafsirkan teks al-qur’an dan hadis tanpa kontekstualisasi yang tepat seperti yang dilakukan Alifa dan kelompoknya, merupakan benih-benih lahirnya intoleransi dalam kehidupan social-religius. Sikap intoleransi tersebut terpotret pada tindakan-tindakan (Alifa dan kelompoknya) dalam memandang, mengucilkan, dan mengecam orang di luar kelompoknya. Bagi mereka, orang yang tidak bertindak atas anjuran al-qur’an dan hadis adalah kafir. Sikap truth claim semacam inilah yang nantinya melahirkan apa yang disebut konflik agama.
Justru ironisnya, sikap yang ditunjukkan Alifa itu muncul ketika ia mulai menapaki bumi Yogya. Dalam pengakuannya, ia tidak berani bertindak serupa (memakai cadar, mengkafirkan orang yang melenceng dari syari’at,dll) ketika pulang kampung. Sebab, orang tuanya adalah muslim moderat yang cukup disegani. Lantas pertanyaanya; kenapa di Yogya? Ada apa dengan kehidupan keagamaan di kampus-kampus di Yogya? Sehingga tindakan-tindakannya mengancam kelestarian toleransi kota Yogya.
Secara historis, kira-kira 5-10 tahun silam, Yogyakarta merupakan kota yang mampu menerima kemajemukan dan toleran dalam perbedaan, baik diranah teologis, social, politik, maupun budaya. Kehidupan lintas agama, etnis, maupun budaya berlangsung harmonis. Singkatnya, semua pihak berperilaku toleran terhadap orang lain.
Munculnya Gerakan salafiyah (sosok Alifa) baru-baru ini, telah menjadikan toleransi kota Yogya menipis, bahkan terancam musnah. Gerakan salafiyah yang notabene adalah kelompok fanatic dalam beragama, telah menorehkan tinta baru dalam peta perkembangan pluralisme di Yogyakarta.
Secara sosio-teologis, apa yang dipraktekkan Alifa dalam buku ini, tidak dapat dilepaskan dengan kebangkitan sikap fanatisme agama (Islam). Fanatik, yang dalam Kamus Istilah Islam (KII) karangan Moh. E. Hasim (1987), didefinisikan sebagai kecintaan yang sangat kuat tetapi tidak berdasarkan ilmu pengetahuan mendalam dan akal sehat, merupakan bagian dari sikap intoleran yang cenderung eksklusif (tertutup). Oleh karena itu, sikap tersebut menjadi ancaman bagi kelangsungan pluralisme di Yogyakarta.
Sungguh menarik membaca buku setebal 96 halaman ini. Selain kita disuguhkan fenomena kahidupan baru (salafy) yang muncul dan berkembang di Yogyakarta, kita juga disadarkan bahwa fanatisme keagamaan menjadi boomerang bagi tegaknya tonggak toleransi kota Yogya. Berkaitan dengan itu, Sri Sultan Hamengkubuwona X pernah menyatakan bahwa Yogya kini mengalami kemunduran yang cukup menggelisahkan. Kemunduran itu bukan karena Yogya diguncang gempa berkekuatan 5,7 SR yang meluluhlantakkan bumi Yogya, melainkan karena semakin menipisnya nilai-nilai toleransi dalam kehidupan masyarakat Yogya. Sungguh ironis memang.
Buku ini adalah hasil wawancara langsung dengan sosok "Alifa", sosok bercadar mahasiswi fakultas Tekhnik Elektro di salah satu Universitas di Yogyakarta. Untuk itu, buku ini penting dibaca oleh siapa pun sebagai bahan refleksi kemanusiaan guna memahami realitas pluralisme dan sepotong sisi kebenaran yang kini diambang ketidakpastian. Akhirnya, semoga kehadiran buku ini mampu memberikan pandangan baru terhadap tren pluralisme dan toleransi di Yogyakarta. Selamat membaca!
Rizem Aizid, Alumnus PP Annuqayah Guluk-GUluk Sumenep Madura

Neomodernisme; Menuju Islam Modernis

|

Neomodernisme; Menuju Islam Modernis

Jumat, 18 April 2008
Hingga saat ini, modernisasi yang berlangsung di Indonesia menemui jalan buntu. Masyarakat Indonesia yang notabene adalah kumpulan masyarakat majemuk yang sangat sensitive melahirkan konflik, langsung atau tidak, menuduh modernisasi atau modernisme sebagai penyebab menipisnya kesadaran toleransi dalam realitas masyarakat pluralis. Pasalnya, dalam pandangan umum, modernisme merupakan suatu sikap kebarat-baratan. Artinya, sikap yang tidak pantas dan tidak cocok bagi kultur bangsa Indonesia.
Berkaitan dengan itu, Umulyadi melalui artikelnya “Agama Tanpa Sosiologi Agama” (Suarakarya, 29/02/08) mengatakan bahwa munculnya konflik-konflik social di Indonesia adalah disebabkan oleh perspektif yang digunakan umat Islam dalam melihat fenomena modernitas hanya dari satu sisi, yaitu teologis. Menurut saya, tulisan itu sangat bagus dan inspiratif. Sebab, ia menawarkan pelestarian Sosiologi Agama (SA) sebagai sebuah studi yang melihat agama dari aspek sosialnya. Dengan begitu, diharapkan (SA) mampu meminimalisasi atau meredam gejolak konflik yang kini sedang berlangsung.
Permasalahan-permasalahan konflik yang hingga saat ini belum terpecahkan, bahkan semakin bermetamorfosis ke dalam bentuk lain, merupakan konsekuensi dari derasnya arus modernitas dan kapitalisme global yang tidak mampu dibendung. Ketidakmampuan menerima atau membendung modernitas itu tidak lain dikarenakan pemahaman parsial umat Islam (sebagai mayoritas penduduk Indonesia) terhadap ajaran-ajaran islam itu sendiri. Islam—sebagai agama humanis dan dinamis—sebenarnya membawa pesan atau nilai-nilai modernitas dalam ajarannya. Hal itulah yang diyakini para pembaru islam Indonesia seperti cak Nur atau Gus Dur.
Dengan latar sosio-kultural masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim –tanpa mengenyampingkan eksistensi agama lain, Indonesia memiliki potensi yang besar bagi berkembangnya pluralisme dan toleransi. Memang secara religio-politik, seperti yang diungkapkan Ali Maschan Moesa dalam bukunya “Nasionalisme Kiai”, arus modernitas itu telah melahirkan tarik-ulur antara pemerintah (negara) dengan rakyat (Islam).
Di satu sisi, ada yang mengidealkan bentuk sekularistik (penyatuan agama dan negara) dalam system pemerintahan Indonesia, tetapi di lain sisi, banyak juga yang menolaknya. Kelompok sekularistik misalnya, berpandangan bahwa islam adalah agama yang membawa nilai-nilai universal dan modern. Sedangkan kelompok non-sekularistik berpendapat sebaliknya, modernitas adalah ancaman bagi keutuhan ajaran Islam.
Harus diakui, Pluralisme, sekularisme, dan modernisme adalah tiga grend isu di abad modern ini yang secara terang-terangan ditolak oleh sebagian besar muslim Indonesia. Alasannya sangat sederhana, yakni mereka menuduh tiga isme tersebut sebagai ancaman yang membahayakan Islam.
Pemahaman semacam itu memang tidak salah, tetapi lebih terjerumus pada pemahaman yang literal. Hal itu pun diakui oleh para pembaru Islam seperti Fazlur Rahman, cak Nur, Gusdur, dll. Menurut mereka Islam harus dipahami secara menyeluruh dan utuh, bukan parsial. Pemahaman terhadap al-quran dan hadis harus lah sistematis, rasional dan komprehensif. Dengan begitu, umat Islam dapat menangkap pesan-pesan moral-universal dalam ajaran-ajaran Islam. Pandangan semacam itulah yang kemudian disebut Neo-modernisme.
Noe-modernisme yang dimotori oleh Fazlur Rahman merupakan suatu paradigma berpikir yang lahir sebagai counter terhadap kejumudan berpikir umat Islam. Memang, lahirnya Neo-modernisme itu tidak bisa lepas dari sosio-kultural yang mengitarinya, yaitu kondisi dimana Fazlur Rahman hidup (Pakistan). Akan tetapi, di Indonesia Neo-modernisme juga berkembang. Tokoh-tokoh Neo-modernisme Indonesia diantaranya Nurcholish Madjis, Abdurrahman Wahid, dll.
Abdul A’la dalam bukunya “Dari Neomodernisme ke Islam Liberal, Jejak Fazlur Rahman Dalam Wacana Islam di Indonesia” menegaskan bahwa konsep Neo-modernisme Fazlur Rahman adalah suatu konsep yang mencoba melihat dan memahami pemikiran-pemikiran Islam dan Barat secara utuh dan padu. Bagi Rahman, Islam (al-quran dan hadis) menyimpan nilai-nilai modernitas jika dipahami secara utuh dan menyeluruh. Sebaliknya, pemahaman parsial terhadap Islam akan melahirkan sikap-sikap eksklusif, jumud, dan intoleran terhadap agama lain.
Kembali pada permasalahan modernitas di Indonesia. Realitas masyarakat majemuk menjadi suatu tantangan yang sangat besar bagi perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Pasalnya, tumbuhnya nilai-nilai pluralitas, inklusivitas, toleransi, dan multikulturalisme (paham yang menghargai dan menghormati dalam perbedaan) dalam negara modern adalah suatu keniscayaan. Untuk itu, reformulasi dan rekonstruksi pemahaman tentang islam sangat perlu demi kemajuan umat islam itu sendiri.
Mengenai hal ini, saya sependapat dengan Fazlur Rahman bahwa antara Islam normative dan Islam histories harus dibedakan. Islam normative adalah Islam (al-quran dan hadis) yang dinamis dan humanis, yang dibawa oleh nabi Muhammad saw. Sedangkan Islam histories adalah ajaran-ajaran Islam yang telah bercampuraduk dengan interpretasi (pemahaman) manusia. Jadi, yang harus direformulasi dan direkonstruksi adalah Islam histories, bukun normatifnya.
Tidak dapat dihentikannya konflik-konflik social-keagamaan di Indonesia, adalah karena masyarakat Indonesia belum mampu secara mental hidup dalam perbedaan. Bangsa kita belum bisa menjadi bangsa multikultur seutuhnya. Hal itu ditandai dengan sikap-sikap intoleran yang berkembang dalam masyarakat beragama (Indonesia). misalnya, sikap eksklusif, fanatisme berlebihan, dan lain-lain. Sikap intoleran tersebut mengindikasikan bahwa umat beragama (kahususnya Islam) belum memahami ajaran-ajaran agamanya secara rasional, sistematis, dan komprehensif (baca:utuh dan menyeluruh).
Untuk itu, Neo-modernisme --yang digagas Fazlur Rahman dan dikembangkan cak Nur di Indonesia itu—patut kita apresiasi guna terwujudnya masyarakat madani atau masyarakat etika (meminjam istilah cak Nur). Dengan begitu, “demam” konflik yang melanda negeri ini dapat diminimalisasi.
Reinterpretasi dan reformulasi pemahaman islam dirasakan perlu untuk mengungkap nilai-nilai humanis, dinamis dan modernitas dalam ajaran-ajaran Islam (al-quran dan hadis). Menurut Rahman, Al-quran adalah kitab suci (kalam Allah) yang sesuai dalam segala zaman. Oleh karena itu, al-quran haruslah dipahami sesuai dengan konteks zaman yang berkembang. Akhirnya, semoga wacana kecil ini mampu menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan muslim Indonesia.[]

Rizem Aizid Alumnus PP Annuqayah Guluk-GUluk SUmenep Madura

Fenomena Poligami Ayat-Ayat Cinta

|


Fenomena Poligami Ayat-Ayat Cinta
Oleh: Rizem Aizid


Sukses besar film Ayat-Ayat Cinta dalam menggaet penonton disebut sejumlah kalangan film nasional sebagai kebanggaan bagi Industri Film Indonesia. Film, yang diangkat dari novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman el-Shirazy, itu hanya membutuhkan waktu tiga pekan untuk memecah rekor penonton terbanyak, yakni hampir mencapai tiga juta penonton se-Indonesia (Sindo, 23/-3/08). Sungguh sebuah prestasi gemilang yang belum pernah diraih oleh film-film sejenis lainnya.
Kesuksesan film besutan Hanung Bramantyo itu, oleh sebagian orang, dianggap dapat mengangkat pamor Industri Film Indonesia di taraf internasional. Oleh karena itu, banyak tokoh-tokoh bangsa yang menyambut antusias film tersebut. Tak terkecuali wakil presiden Jussuf Kalla dan seluruh cabinet Indonesia bersatu. Bahkan, perbincangan tentang film –yang menurut saya kontroversial dan fenomenal—itu hampir mengalahkan isu-isu terkini di Indonesia. Seperti; isu konflik social, kontroversi Lumpur Lapindo, hingga kasus suap jaksa (korupsi).
Lantas, apa yang menjadi rahasia kesuksesan film “orang-orang islam” tersebut? Sehingga kehadirannya mampu menghipnotis pandangan public (Islam).
Menurut Noorca M Massardi, Pejabat Hubungan Masyarakat 21 Cineplex Group, Ayat-Ayat Cinta adalah sebuah film berkualitas, baik dari segi sinematrogafi maupun ceritanya, yang bisa dinikmati semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Hal itulah yang menurutnya melatarbelakangi kesuksesan film tersebut.
Memang semua orang mengakui film itu sangat bagus dan berkualitas. Cerita yang diangkat merupakan potret percintaan yang islami. Akan tetapi, keindahan cerita dan bagusnya kualitas Ayat-Ayat Cinta tidak berbanding lurus dengan makna atau pesan moral yang tersimpan dalam kisah tersebut. Sebuah makna yang perlu untuk disimak secara kritis, filosofis, dan mendalam. Salah satu makna yang tersimpan dalam kisah percintaan anak manusia dalam budaya Timur Tengah itu adalah isu poligami.
Menurut hemat saya, isu poligami yang tersirat dalam cerita Ayat-Ayat Cinta telah menyinggung wacana poligami di negeri ini. Poligami yang beberapa waktu lalu marak dibicarakan, dibincangkan, dan diperdebatkan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan menonton film itu, orang akan dibenturkan dengan kontroversi seputar poligami. Ayat-Ayat Cinta, baik langsung atau tidak, ingin menyampaikan bahwa berpoligami itu boleh.
Secara teoritis, poligami merupakan sebuah budaya (kultur) yang berkembang di daerah Islam Arab (Timur Tengah). Kultur masyarakat Arab waktu itu sangat mendukung (melegalkan) praktek poligami. Bahkan dalam sejarahnya, seorang laki-laki dapat menikahi lebih dari sepuluh perempuan. Lantas bagaimana dengan Indonesia? tentu fenomena poligami akan berbeda.
Indonesia sebagai negara multikultur memiliki budaya dan adat (Tradisi) yang berbeda dengan budaya Arab. Perbedaan kultur inilah yang kemudian memicu munculnya pro dan kontra seputar poligami. Di Indonesia, tradisi poligami belum mengakar kuat berbeda dengan Arab. Akan tetapi, praktek-praktek poligami juga berkembang di negeri ini. Biasanya poligami berkembang dalam naunsa kehidupan aritokrasi (kerajaan). Dimana raja memiliki banyak selir, tetapi hanya satu permaisuri.
Untuk konteks kekinian (modern), pertumbuhan poligami di Indonesia menemui jalan buntu. Sebab, tidak semua rakyat negeri ini pro terhadap poligami, justru banyak dari mereka yang mengecam poligami sebagai tindakan barbarisme. Diakui atau tidak, dalam poligami pasti ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Dominasi-diskriminasi pun tidak bisa dihindari. Untuk itu, poligami adalah suatu budaya yang ditak cocok bagi kultur bangsa kita..
Dengan alasan itulah, banyak kalangan yang menolak praktek poligami di negeri ini. Biasanya, kelompok yang pro poligami berasal dari kaum tradisional atau salafi. Sebuah kelompok yang memiliki sikap fanatic terhadap ajaran-ajaran islam. Dan menurut para pembaru islam seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Fazlur Rahman, Cak Nur, dll, kelomok salafi adalah kelompok yang memahami ajaran-ajaran islam secara literal, tidak rasional, sistematis, dan komprehensif. Pemahaman parsial itulah yang kemudian menyebabkan kejumudan berpikir dalam islam.
Ahmad Shidqi dalam buku “Sepotong Kebenaran Milik Alifa” menegaskan bahwa bagi orang-orang salaf, poligami adalah suatu keniscayaan (keharusan) mengingat tingginya hasrat seksual laki-laki. Tujuan berpoligami adalah untuk menghindari perbuatan-perbuatan tercela, seperti zina, selingkuh, dan lain-lain. Dengan alasan itulah, Alifa (potret salafy, perempuan bercadar) dalam buku itu, menerima taken for granted praktek poligami sebagai ajaran islam yang berasal dari al-quran.
Menurut Muhammad Abduh, orang (muslim) itu dibolehkan berpoligami asal dapat memenuhi empat syarat pokok. Pertama, mereka harus berlaku adil terhadap pasangannya. Kedua, berpoligami tidak untuk kebutuhan hawa nafsu (hasrat seks) semata. Ketiga, secara meteri sudah mencukupi. Dan kempat, batas poligami dalam al-quran adalah empat.
Berdasarkan syarat-syarat tersebut, Islam membolehkan umatnya berpoligami. Pertanyaannya adalah, mampukan kita (muslim) memenuhi keempat syarat pokok tersebut?
Secara teoritis, Muhammad Abduh menegaskan bahwa tidak ada seorang pun umat islam saat ini yang mampu memenuhi keempat syarat pokok di atas. Realitas sudah membuktikan bahwa poligami hanya melahirkan diskriminasi dan marjinalisasi kaum perempuan. Lebih jauh, Abduh mengatakan bahwa orang yang bisa berlaku adil hanyalah rasulullah dan kempat shabatnya (khulafaurashidin), selain itu tidak bisa.
Kembali pada pembahasan awal, Fenomena poligami yang tersaji dalam cerita Ayat-Ayat Cinta merupakan sebuah budaya Timur Tengah, bukan budaya kita (Indonesia). Maka dari itu, hendaknya penonton dapat memilah dan memilih mana yang cocok untuk diambil dari kisah percintaan “islam” khas Timur Tengah tersebut.
Untuk itu, hendaknya kita pandai-pandai memetik hikmah dari film besutan Hanung Bramantyo itu, sehingga pesan moral yang disampaikan film itu mampu meningkatkan keimanan kita pada Tuhan.[]

Bedah Buku : Memecah Kebuntuan Demokrasi Liberal

|



Memecah Kebuntuan Demokrasi Liberal
Oleh: Rizem Aizid


(Alumnus PP Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura)


Judul Buku : Melampaui Negara Hukum Klasik, Locke-Rousseau-Habermas
Penulis : Reza A.A. Wattimena
Penerbit : Kanisius
Cetakan : I, 2007
Tebal : 218 Halaman


Sepeninggal Orde Baru, 21 Mei 1998, Indonesia segera memasuki fase yang disebut dengan "liberalisasi politik awal". Inilah fase yang ditandai oleh serba ketidakpastian dan karenanya dinamai secara teoritis oleh O’Donnell dan Schimitter –dalam bukunya Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian-- kurang lebih sebagai fase "transisi dari otoritarianisme entah menuju ke mana".
Ternyata, penerapan system Demokrasi liberal (liberalisasi politik) pasca lengsernya Orba, belum juga mampu menuntaskan berbagai problem kebangsaan yang kini melanda bangsa kita. Di samping itu, aspirasi rakyat pun tidak tersalurkan secara utuh. Sebab, prinsip dasar demokrasi liberal –sebagaimana yang diandaikan konsep Negara hokum klasik—adalah individu, masyarakat, ekonomi, dan kebudayaan harus berada di bawah (tunduk pada) kekuasaan negara. Jadi, kebebasan mereka masih terkungkung oleh dominasi Negara.
Karena itu, tak heran apabila persoalan-persoalan kebangsaan datang silih berganti. Mulai dari krisis moneter 1997, gesekan antar golongan/agama/suku, kenaikan BBM, bencana alam, pemanasan global, dan lain-lain. Semua persoalan itu mengindikasikan bahwa demokrasi liberal telah gagal (mengalami kebuntuan) untuk memecahkan persoalan bangsa dalam masyarakat yang plural dan majemuk seperti Indonesia ini.
Jika demokrasi liberatif sudah tidak mampu lagi memecah persoalan kebangsaan, maka Pertanyaannya adalah; demokrasi seperti apa mampu melakukannya?
Jawabannya hanya satu, yakni demokrasi deliberatif sebagaimana yang tersaji dalam buku ini. Buku berjudul Melampaui Negara Hukum Klasik, Locke-Rousseau-Habermas yang ditulis oleh Reza A. A. Wattimena, ini menyajikan konsep demokrasi deliberatif Jurgen Habermas secara komprehensif dan detil. Buku ini menawarkan demokrasi deliberatif yang di gagas Habermas sebagai solusi untuk memecah kebuntuan demokrasi liberal di negeri ini. Yang menjadi titik tolak penulis terhadap pandangan filsafat politik Habermas adalah Buku Jurgen Habermas yang berjudul Between Fact and Norms: Contribution to A Discourse Theory of Law and Democeacy yang menjadi sumber utama buku terbitan Kanisius ini.
Demokrasi deliberatif merupakan sebuah bentuk demokrasi yang menempatkan Negara dan masyarakat sebagai subjek, bukan objek sebagaimana konsep demokrasi liberal. Jadi, antara Negara dan warganya tidak ada yang memiliki otoritas paling besar. Keduanya memiliki atau memegang porsi kekuasaan yang sama. Kebijakan politis yang diambil pun harus melalui tindakan komunikatif antar keduanya. Itulah yang diandaikan Habermas dalam teori diskursusnya.
Dalam pengantarnya, penulis menjelaskan bahwa buku ini merupakan upaya penulis untuk memberikan sumbang saran teoritis bagi kebuntuan proses demokratisasi di Negara kita. Pada realitasnya, belakangan ini Indonesia mengalami begitu banyak persoalan yang sangat kompleks. Berbagai pesoalan tersebut, secara tidak langsung mengancam keutuhan NKRI. Bangsa Indonesia kini tengah berada di tengah-tengah badai krisis multidimensi yang berakibat pada terciptanya disintegrasi bangsa. (hlm v)
Menurut Reza, sudah saatnya bangsa Indonesia menggeser filosofi hukum Negara, dari demokrasi liberalis ke demokrasi deliberatif. Penulis berkeyakinan bahwa Konsep demokrasi deliberatif Jurgen Habermas mampu menciptakan integrasi social dalam ruang kemajemukan. Habermas, yang kita kenal sebagai penerus teori kritis mazhab Frankfurt dan juga penerus tradisi kritis marxisme, berusaha menerapkan tindakan komunikatif dalam proses demokrasi di Negara modern. Dengan metode diskursus yang ditawarkannya, Habermas berhasil melahirkan konsep filosofi hukum Negara yang lebih adil, jujur, dan seimbang; yakni demokrasi deliberatif.
Habermas dalam bukunya the Theory of Communicative Action mengandaikan bahwa kebijakan-kebijakan politis harus dilandasi dengan tindakan komunikatif. Demokrasi deliberatif adalah proses demokratisasi politis yang melibatkan semua pihak dalam mengambil kebijakan. Deliberasi yang diandaikan Habermas di sini adalah rasionalitas publik.
Dengan model demokrasi deliberatif bagi Negara hukum demokratis modern ini, Habermas telah menyumbangkan suatu model pemerintahan demokratis, yang legitimasinya diraih dari pengunaan rasio secara public oleh seluruh warga Negara. (hlm 170).
Bagi Habermas, Negara tidak hanya bertugas sebagai pengontrol hak-hak warga negaranya sebagaimana yang diandaikan Locke dalam "Negara kecilnya" atau Negara sebagai pemegang otoritas tertinggi sebagaimana Hobbes mengandaikannya dalam konsep "Negara besar". Tetapi, Negara dan rakyat adalah dua elemen yang memiliki hubungan erat. Di mana kebijakan dihasilkan dari proses komunikatif antar keduanya (demokrasi deliberatif).
Dalam filsafat politik dan hukumnya, Habermas lebih menekankan pada tindakan komunikatif (teori diskursus). Artinya, pemerintah dan masyarakat harus duduk bareng (musyawarah) untuk menentukan suatu kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dengan begitu, kemajemukan dalam suatu bangsa tidak lagi menjadi hambatan bagi terciptanya integrasi social.
Di samping itu, Habermas juga berupaya mereformasi tatanan negara hukum demokratis, yang diandaikan sudah ada, melalui partisipasi dengan prinsip kesamaan dan otonomi social masyarakat sipil dalam proses penentuan kebijakan public berlandaskan teori dikursus. (hlm 6).
Buku ini sangat penting untuk di baca semua kalangan, baik akademisi, ahli politik dan kenegaraan, maupun masyarakat sipil. Sebab, pengandaian dasar Habermas, titik pijaknya, cakrawala, serta jalan keluar yang diusulkannya sehubungan probelmatika kebangsaan dipaparkan secara gamblang dan komprehensif oleh Reza dalam buku ini sebagai suatu sharing pengetahuan.
Akhirnya, semoga wacana filosofi hukum Negara yang ditawarkan Reza dalam buku ini mampu meredam problem kebangsaan yang kini tengah melanda Indonesia, dan juga dapat menciptakan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Selamat membaca.[]

Refleksi : Ketika Tuhan Pergi Meninggalkanku

|


Ketika Tuhan Pergi Meninggalkanku

Di era modern ini, banyak orang yang mendambakan datangnya sosok Tuhan dalam hidup mereka. Tak bisa dipungkiri memang, kemajuan tekhnologi dan kapitalisme global yang begitu pesat, telah (disadari atau tidak) meruntuhkan semua nilai-nilai teologis manusia modern. Orang tidak lagi peduli pada hakikat hidupnya, yakni (bagi saya) hidup untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
Saat ini justru banyak orang yang lebih berpikiran pragmatis (negative) dan mereka telah terjebak pada sikap materialistik, yang mungkin juga akan menjerumuskan manusia modern pada sikap anti-Tuhan. Memang, Tuhan itu tidak ada. Tuhan tidak bisa dilhat. Tuhan tidak pernah menunjukkan dirinya pada makhluk-Nya. Namun begitu, Tuhan masih bisa dirasakan kehadirannya dalam hati dan jiwa manusia.
Lantas apakah yang kita cari dalam dunia yang semakin modern ini? Dunia yang semakin kehilangan nilai-nilai universalitas dan moralitasnya. Dunia,dimana semua orang lebih mementingkan kebutuhan (kepentingan) pribadinya ketimbang kepentingan umum. Kebahagiaan di sisi Tuhankah? Atau Cuma kebahagiaan semu yang terpotret pada gaya hidup hedonis? Semua pertanyaan itu merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak akan pernah terjawab secara konkret. Karena Tuhan memang Abstrak. Oleh karena itu, Tuhan telah pergi meninggalkan kita. Tuhan tidak lagi mau tahu urusan kita. Dan Tuhan tidak lagi mendengar keluh kesah atau suara hati hamba-Nya.
Mungkinkah Tuhan akan kembali, atau jangan-jangan Tuhan pergi karena murka pada kelakuan kita. Jika memang itu yang terjadi, Tuhan harus kita cari. Bukan Tuhan yang dating pada kita, tetapi kita lah yang harus mendatanginya untuk memohon ampun atas skeptisisme dan apatisme kita selama ini.

Membaca Indonesia Melalui Gus Dur

|


Membaca Indonesia Melalui Gus Dur
Oleh: Rizem Aizid
(Alumnus PP Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura)

Wacana demokrasi yang digulirkan sepeninggal Orde Baru, 21 Mei 1998, hingga saat ini masih menjadi perdebatan public. Perdebatan itu bertujuan untuk menemukan identitas "sejati" demokrasi yang belum dimiliki oleh system demokrasi di Indonesia. Terciptanya keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individu, tanpa kekerasan merupakan identitas demokrasi yang perlu digali. Jika tidak, demokrasi tidak akan pernah menjadi landasan filosofi hukum Negara yang mapan dan mampu menciptakan kemaslahatan bagi warganya.
Dalam rentang waktu sepuluh tahun ini, penerapan system demokrasi di Indonesia "seakan" mengalami kebuntuan. Demokrasi yang diterapkan belum mencerminkan kesetaraan, keadilan, dan kedaulatan bagi rakyat. Hal itu dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang cenderung menindas kaum minoritas. Demokrasi, sebagaimana diandaikan oleh Locke dan Rousseau, adalah suatu konsep politis (hukum) Negara yang bertugas melindungi dan menjamin kelangsungan hak-hak individu, yakni hak bebas, hak merdeka, dan hak milik.
Harus diakui, konsep Locke dan Rousseau itu memiliki kelemahan, yaitu Negara cenderung berpihak pada kaum borjuasi (istilah marx) daripada kaum proletar. Kelemahan itu terpotret dalam system demokrasi di negara ini. Kasus korban lumpur Lapindo dapat dijadikan contoh pelanggaran demokrasi oleh negara. Pada kasus tersebut, pemerintah cenderung berpihak pada Lapindo daripada melindungi hak-hak individu korban lumpur Lapindo.
Pertanyaannya adalah; dimanakah letak demokrasi itu? Dibalik jubah pemerintahkah, atau dibelakang meja para elite (borjuasi)kah, atau di atas penderitaan rakyat sipil (sivil society)? Jika memang Indonesia ingin menjadi negara yang demokratis, konsep demokrasi seperti apa yang tepat untuk konteks bangsa ini? Pertanyaan-pertanyaan ini akan mengantarkan tulisan ini melihat lebih jauh system demokrasi di negeri ini.
Pemikiran politik Gus Dur
Memperbincangkan demokrasi di Indonesia, tentu tidak bisa lepas dari para pemikir politik yang dimiliki bangsa ini. Pasalnya, mereka merupakan tokoh-tokoh bangsa yang mampu merumuskan konsep demokrasi yang betul-betul demokratis, sehingga kemaslahatan rakyat pun terbentuk. Dari deretan pemikir politik yang bersumbangsih besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, pemikiran politik K.H. Abdurahman Ad-Dhakil Wahid, yang akrab disapa Gus Dur, sangat menarik untuk diwacanakan.
Sebab, Gus Dur adalah satu-satunya sosok fenomenal yang dimiliki bangsa ini. Di samping itu, ia juga memiliki pengaruh yang kuat di kalangan mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya warga Nahdatul Ulama (NU). Sebagaimana kita ketahui, Gus Dur adalah kiainya para ulama NU (the king of ulama). Jadi, pemikiran teologis dan politiknya, sedikit banyak telah mempengaruhi pembangunan demokrasi di negeri ini. Selain itu, ia juga budayawan, ahli politik, cendekiawan, dan mantan presiden ke-3 RI.
Menurut Dr. Munawar Ahmad, dosen filsafat politik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gus Dur adalah pemikir politik yang mampu menawarkan pemikiran alternatif bagi pembangunan demokrasi di Indonesia, ia juga menjadi "pribumisasi" ide-idenya. Dalam disertasinya yang berjudul "Kajian Kritis Terhadap Pemikiran KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 1970-2000", ia membagi lima pokok pemikiran politik Gus Dur, yakni (1) mengembangkan khazanah lokalitas Islam klasik Indonesia. (2) humanisme sebagai perlawanan terhadap kekerasan. (3) ide perlawanan cultural. (4) ide integralisme. Dan (5) analisis ilmiah atas realitas dunia Islam.
Kelima pokok pemikiran politik Gus Dur itu, berada dalam satu wadah, yakni demokrasi. Bagi Gus Dur, Indonesia harus memiliki system demokrasi khas Indonesia. Sebuah system politis yang relevan dengan konteks pluralitas masyarakat Indonesia. Perlu diakui, konsep demokrasi yang diandaikan Gus Dur itu masih sebatas ide politik yang belum terealisasi.
Sebagai the king of ulama, pemikiran politiknya tidak bisa dilepaskan dari tradisi agama (Islam). Menurutnya, hubungan antara Islam-demokrasi harus dipahami secara substantif, bukun simbolis. Nilai-nilai moral (religius) harus terintegralisasi ke dalam system demokrasi. Jika tidak, demokrasi akan pincang, seperti system demokrasi yang sedang berlangsung saat ini. Oleh karena pemikirannya ini, ia digolongkan kaum integralistik.
Secara teoritis, asumsi ontologis demokrasi adalah, kedaulatan (kekuasaan) berada di tangan rakyat. Ketika rakyat sudah diperbudak oleh kekuasaan (negara), maka system demokrasi di neara tersebut dapat dikatakan gagal. Pasalnya, adanya dominasi negara terhadap rakyat akan melahirkan berbagai gesekan social, seperti konflik antar kelompok, agama, etnis, maupun budaya. Hal itulah yang saat ini tengah melanda Indonesia.
Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia melakukan reformasi system demokrasi menuju yang lebih baik, yakni melampaui demokrasi liberal seperti yang ditawarkan Gus Dur. Demokrasi liberal yang menjadi kiblat bangsa ini telah gagal dalam menciptakan keadilan tanpa kekerasan dalam realitas pluralis masyarakat kita.
Menurut Umaruddin Masdar (1999), liberalisme yang dimaksud Gus Dur adalah filosofi hidup yang mementingkan hak-hak dasar manusia, sehingga ia mampu berkembang menjadi individu yang kreatif dan produktif. Dengan begitu, liberalisme dapat mewujudkan individu yang mulia berasaskan etika dan norma (moralitas).
Memang, sepintas Gus Dur apresiatif terhadap liberalisme, tetapi liberalisme yang dimaksudnya berbeda dengan liberalisme yang digagas Lock. Demokrasi liberal yang diandaikan Gus Dur, hemat saya, berada diantara demokrasi liberatif Locke dengan demokrasi deliberatif Habermas. Di satu sisi, Gus Dur mengandaikan adanya proses dialogis (Habermas: komunikatif) dalam demokrasi. Tetapi di lain sisi, ia yakin bahwa kebebasan individu (liberalisme) sangat penting.
Dalam buku membaca pikiran Gus Dur dan Amien Rais, dijelaskan bahwa demokrasi menurut Gus Dur, tidak hanya suatu system yang mampu menjamin kebebasan advokasi saja, namun juga memiliki nuansa etis yang mampu melahirkan keadilan tanpa kekerasan. Terjadinya kombinasi intetgralistik dari berbagai entitas, seperti politik, budaya, rasionalitas, dan kekuatan kultur adalah penting. Demokrasi seperti inilah yang oleh Gus Dur dinamakan demokrasi model Indonesia atau demokrasi "kultur". Suatu system demokrasi yang telah mengalami "pribumisasi" dengan kultur Indonesia. Demokrasi jenis inilah yang belum dimiliki bangsa kita saat ini.
Pada hemat saya, demokrasi "kultur" ala Gus Dur ini perlu diapresiasi oleh bangsa ini. Sebab, bangsa Indonesia saat ini membutuhkan kejelasan konsep filosofi hukum Negara. System demokrasi "gusdurian" ini, paling tidak, dapat meminimalisasi berbagai persoalan-persoalan kebangsaan. Akhirnya, semoga dengan system demokrasi yang jelas, Indonesia segera lepas dari jejaring krisis multidimensi yang sedang membelenggunya. Amin!

Membumikan Teologi Inklusif

|

Membumikan Teologi Inklusif
Oleh: Rizem Aizid
(Mahasiswa Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
(Jawapos, Rabu 26/09/2007)

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat (baca:OKP) muslim Indonesia saat ini adalah ketidakmauan menerima isme-isme yang datang dari luar (Islam). Seperti; pluralisme, inklusivisme, liberalisme, sekularisme, dan modernisme. Isme-isme dalam konteks ini diartikan sebagai sebuah paham yang membawa pesan perbedaan dan kemajemukan, dan berasal dari Barat.
Ketidakmauan menerima isme-isme ini, menurut Luthfi Assyaukanie, dilatarbelakangi oleh banyaknya pemikir-pemikir muda (OKP) islam yang beranggapan bahwa pluralisme, sekularisme, dan modernisme bertentangan dengan semangat ajaran islam. Sebab, gagasan pluralisme akan membuat islam semakin lemah. Pandangan-pandangan seperti inilah yang telah membawa OKP islam pada kejumudan berpikir.
Secara histories, pada era 60-an/70an, banyak para pemikir pembaruan di Indonesia, yang salah satunya adalah Nurcholis Majid (cak Nur), yang berusaha membawa masuk sekularisme ke dalam islam. Akan tetapi, usaha cak Nur itu kurang mendapat respon dari sebagian pemikir islam waktu itu. Kurangnya respon sebagian OKP islam terhadap proyek sekularismenya cak Nur tersebut merupakan awal munculnya fase kemunduran (pemikiran) islam di Indonesia saat ini.
Hal itupun dipertegas oleh Muhammad Abduh, pemikir pembaruan asal Mesir, yang menyatakan bahwa "kemunduran umat Islam adalah karena adanya paham jumud dalam Islam sendiri." Jadi dapat disimpulkan bahwa umat Islam mundur adalah akibat dari kejumudannya sendiri. Lantas, bagaimana untuk menghapus paham jumud (kejumudan) yang sudah melekat dalam paradigma OKP-OKP Islam sekarang?
Untuk menghasilkan sebuah solusi yang solutif guna menjawab pertanyaan itu dibutuhkan waktu dan refleksi yang cukup panjang. Arti kata jumud menurut Abduh adalah keadaan membeku, keadaan statis, tak ada perubahan. Dengan definisi seperti itu, maka pengaruh paham jumud akan membuat umat Islam tidak menghendaki perubahan dan tidak mau menerima perubahan meskipun perubahan itu akan membawa Islam pada suatu fase kemajuan. Bisa dibilang, OKP Indonesia masih berpegang teguh pada tradisi konservatisme klasik.
Berkaitan dengan itu, mungkin judul buku Can Asian Think’s karya Qishar Mahbubani –seorang penulis asal India—sangat tepat menggambarkan kondisi OKP Islam Indonesia saat ini. apakah orang asia bisa berpikir? Jawabannya ternyata tidak. Orang asia tidak bisa berpikir. Yang dimaksud dengan tidak bisa berpikir di sini adalah kebanyakan orang Asia (baca:OKP Islam Indonesia) tidak dapat menerima kritik dan perbedaan. Padahal kritik dan perbedaan itu sangat penting untuk memajukan sebuah organisasi atau peradaban (Islam).
Secara ontologis, Ada dua paham yang memperngaruhi kondisi teologis umat Islam, yaitu ekslusivisme dan inklusivisme. Ekslusivisme memerupakan paham tertutup yang tidak mau menerima segala sesuatu yang datang dari luar golongannya. Sedangkan inklusivisme adalah paham terbuka yang mau menerima segala yang (positif) datang dari luar.
Orang-orang Eksklusif memandang orang lain berdasarkan keturunan, agama, ras, suku, dan golongan. Mereka tidak mau menerima orang yang dianggapnya tidak cocok dengan paham atau mazhab yang dianut alirannya. Hal ini kemudian akan menciptakan sebuah tindakan tertutup yang tidak mau menerima perubahan, kemajemukan, dan pluralisme agama (dalam konteks agama). Mungkin dalam Islam, sosok Al-Ghazali bisa dijadikan sebagai wakil dari sekian tokoh Islam yang menganut paham eksklusif ini. Dia sangat tertutup terhadap filsafat. Bahkan sampai-sampai dia mengeluarkan klaim ateis atau kafir terhadap tiga filosof muslim klasik.
Menurut hemat saya, Kemunduran, keterbelakangan, dan kemandegan pemikiran OKP Islam saat ini adalah diakibatkan dua hal yakni kejumudan berpikir dan adanya paham ekslusif dalam OKP islam Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana untuk keluar dari kejumudan dan ekslusifitas berpikir tersebut? Jawabannya hanya satu, yaitu dengan teologi inklusif
Teologi Inklusif
Berbeda dari ekslusivisme di atas, inklusivisme memandang orang lain dengan lebih arif dan bijak. Orang-orang inklusif ini sangat menghargai adanya pluralisme, perbedaan, dan kemajemukan. Mereka memandang semuanya sama seperti dirinya sendiri. Politik pengkafiran pun tidak berkembang dalam paham ini.
Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa orang inklusif lebih mulia dari pada eksklusif. Jika di eksklusif ada al-Ghazali, maka tokoh utama yang menganut paham inklusif ini terpotret pada sosok Ibnu Rusyd. Beliau sangat menjunjung rasionalitas dan pluralitas, keberagaman dan kemajemukan, baik dibidang agama maupun budaya, dan nilai-nilai universalitas lainnya.
Berangkat dari fenomena seperti itu, menurut saya, teologi inklusif adalah salah satu solusi yang solutif guna menghapus (mendekonstruksi) paham jumud dan ekslusif yang telah "membumi" dalam OKP Islam di Indonesia. Dengan teologi inklusif ini, Islam dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan maju.
Maka dari itu, sekali lagi, untuk keluar dari keterupurukan dan keterbelakangan pemikiran yang kini mendera umat Islam di dunia dan OKP di Indonesia khususnya, harus menjadikan teologi inklusif sebagai satu-satunya paradigma dalam menyikapi realitas. Teologi inklusif, dengan demikian, adalah suatu kemanusiaan universal yang dalam al-qur’an, surat ar-rum ayat 30, disebutkan sebagai agama yang benar.
Menurut penulis, sudah saatnya kita (OKP) membuka diri untuk menerima perubahan, kemajemukan, dan perbedaan. Akhirnya, semoga dengan teologi inklusif ini, kejumudan berpikir yang mendera OKP Islam dapat terhapus. Amin!

Bedah Buku : Toleransi Teks Al-qur’an

|



Toleransi Teks Al-qur’an
Oleh: Rizem Aizid
(Alumnus PP Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura)

Judul Buku : Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme
Penulis : Zuhairi Misrawi
Peberbit : Fitrah
Tahun Terbit : I, Desember 2007
Tebal Buku : xxxiii + 520 Halaman


Dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, kesadaran akan pentingnya saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan menjadi suatu keniscayaan. Penanaman nilai-nilai inklusivime, pluralisme, dan multikulturalisme dalam jiwa bangsa, dapat menumbuhkan sikap toleran dalam realitas masyarakat majemuk. Dengan begitu, kekacauan (chaos) dalam berbagai bentuknya tidak akan pernah terjadi.
Akan tetapi, pada kenyataannya, masyarakat Indonesia masih belum mampu menerima kemajemukan tersebut. Hal itu dapat dilihat dari adanya gesekan (konflik) dalam masyarakat. Baik konflik antar etnis, agama, maupun budaya.
Ironisnya, dari banyak konflik yang muncul, konflik yang paling besar dan terparah adalah konflik antar agama, atau pertikaian yang mengatasnamakan agama. Dalam konteks ini, banyak golongan yang memosisikan kitab-kitab suci sebagai justifikasi konflik. Isu-isu terorisme, jihad, dan lain-lain menjadi bias dari kesalahtafsiran terhadap kitab suci tersebut. Oleh karena itu, muncullah yang namanya konflik agama (Islam Vs Kristen, Islam Vs Yahudi, Katolik Vs Protestan, Fundamentalis Vs Liberal, dan lain-lain).
Pertanyaannya adalah, apakah benar kitab suci menyuruh penganutnya untuk saling membunuh, menghalalkan pertumpahan darah, dan memusuhi orang di luar agamanya? Dalam islam, Apakah al-qur’an membenarkan berbagai tindak kekerasan yang dilakukan terhadap non-muslim?
Dua pertanyaan itu dapat digunakan sebagai acuan dalam menelusuri buku ini. Buku berjudul Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme yang ditulis oleh Zuhairi Misrawi, ini mencoba untuk meluruskan kesalahtafsiran terhadap teks al-qur’an seperti yang terjadi selama ini. Buku ini hendak menghadirkan spirit dasar al-qur’an dalam kehidupan masyarakat majemuk. Inklusuvisme, pluralisme, dan multikulturalisme adalah tiga prinsip (spirit) dasar yang terkandung dalam teks al-quran.
Menurut Zuhairi, al-qur’an adalah sebuah kitab yang mengajarkan perdamaian, kasih sayang, dan saling menghargai satu sama lain. Banyak sekali ayat-ayat tersebut yang menjelaskan atau berbicara tentang inklusivisme, pluralisme, dan multikulturalise. Mengingat konteks sosiologis sejarah turunnya Al-qur’an berbeda dengan konteks sosiologis saat ini, adalah penting melakukan kontekstualisasi terhadap ayat-ayat tersebut. Sehingga kita dapat memahami teks al-quran secara utuh dan menyeluruh
Secara teoritis, al-qur’an adalah wahyu yang diturunkan melalui Muhammad Saw., untuk kemaslahatan umat manusia dari berbagai golongan, seperti Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Budha, dan lain-lain. Makna yang terkandung dalam teks al-quran, memiliki relevansivitas dengan peradaban dan kebudayaan manusia di semua zaman. Untuk memahami makna tersebut, perlu dilakukan kontekstualisasi teks-teks al-quran. Kesalahan dalam memahami makna teks, akan berakibat fatal bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman (tafsir) yang tepat guna mengungkap spirit dasar al-qur’an, yakni toleransi.
Dalam buku ini, penulis mengakui bahwa ada dua poin penting terkait toleransi dalam al-qur’an. Pertama, al-qur’an mengakui keragaman dan perbedaan. Banyak teks, baik tersurat maupun tersirat, yang menegaskan hal ini sebagai keniscayaan ilahi yang mustahil dihindari. Tuhan (Allah) menciptakan manusia ke dalam banyak ragam, mulai dari suku, etnis, bangsa, bahasa, budaya, warna kulit, syariat, kitab suci, agama, hingga nabi. (hlm 13)
Kedua, toleransi bertujuan untuk mencari titik temu dan ko-eksistensi. Artinya, dalam keragaman tersebut, yang harus ditonjolkan adalah nilai-nilai inklusivitas, pluralitas, dan multikulturalitas, bukan kekerasan atau intoleransi.
Pada kenyataannya, sikap intoleransi berkembang sangat kuat dalam realitas masyarakat agama (Islam). Kuatnya intoleransi dalam masyarakat beragama disebabkan oleh kesalahan dalam memahami teks (al-quran). Sikap intoleransi tersebut terpotret pada berbagai konflik yang tengah berkecamuk. Baik konflik intern maupun ekstern. Misalnya, munculnya fatwa sesat terhadap aliran tertentu, adanya sikap eksklusivisme, kekerasan terhadap agama lain, dan lain-lain. Semua itu menandakan bahwa umat Islam belum mampu memahami spirit al-quran secara utuh dan menyeluruh.
Dalam kasus ini, al-quran kerapkali dijadikan justifikasi (pembenar) atas tindakan-tindakan yang merugikan kelompok atau orang lain. Seperti, QS al-Baqarah: 120 "Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka" atau, QS al-Baqarah: 191 "Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka". Padahal, teks tersebut diturunkan pada konteks situasi yang jauh berbeda dari sekarang. Oleh karena itu, adalah perlu pengkontekstualisasian teks al-quran yang tepat.
Kesalahan-kesalahan dalam memahami spirit teks itulah yang ingin diluruskan oleh Zuhairi dalam buku ini. Menurutnya, al-quran adalah kitab suci anti-kekerasan atau, al-quran adalah teks yang sangat toleran. Hal itu terkandung dalam tiga makna penting. Pertama; inklusivisme. Yang dimaksud di sini adalah tidak ada monopoli kebenaran. Singkatnya, kebenaran tidak hanya milik satu agama (Islam), tetapi kebenaran adalah milik semua. Sebab, sumber semua agama itu satu, yakni Tuhan.
Kedua; pluralisme. Yaitu paham yang mengakui kemajemukan dan perbedaan. Ia mengandaikan semua agama beriringan demi kemaslahatan manusia. Ketiga; multikulturalisme. Al-quran menjelaskan bahwa ciptaan Tuhan adalah multicultural. (QS Hud: 118-119, al-Hujurat: 13).
Buku ini dapat menjadi referensi kita dalam menjalani kehidupan di tengah masyarkat pluralis saat ini. Selain kita digiring untuk memahami toleransi dalam al-quran, buku ini juga berusaha menyadarkan kita akan pentingnnya menghormati dan menghargai dalam perbedaan. Oleh karena itu, semoga kehadiran buku ini dapat menumbuhkan spirit toleransi dalam umat beragama. Selamat membaca!

Menghidupkan Kembali Sumpah Pemuda

|


Menghidupkan Kembali Sumpah Pemuda
Oleh: Rizem Aizid
(Alumnus PP Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura)
Suara Karya, Senin, 29 Oktober 2007

Sumpah pemuda yang diikrarkan 79 tahum silam, 28 Oktober 1928 di Jakarta, dapat kita pandang sebagai cikal-bakal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan mengusung jargon persatuan dan kesatuan bangsa, pada waktu itu, kaum muda berhasil mengusir penjajah dari bumi nusantara ini. Perjuangan kaum muda meraih kemerdekaan RI merupakan sebuah perjuangan yang sangat rumit. Oleh karena itu, kita (Indonesia sekarang) harus berterimakasih kepada mereka (the foundings fathers) yang telah mengusir kolonialisme dari NKRI.
Diucapkannya tiga inti ikrar sumpah pemuda, yakni "Satu Bangsa", "Satu Tanah Air", dan "Satu Bahasa Persatuan", memiliki makna yang amat signifikan bagi pembangunan kesadaran rakyat RI. Jargon Persatuan dan kesatuan yang diusung kaum muda Indonesia merupakan sebuah proses menuju pembentukan NKRI. Dalam hal ini, kepentingan-kepentingan umum lebih diutamakan dari pada kepentingan yang bersifat individualistik.
Tiga inti ikrar sumpah pemuda sangat kental dengan makna kebersamaan dan pluralisme (kemajemukan). Perbedaan ras, golongan, warna kulit, maupun agama dan budaya tidak menjadi penghalang bagi terciptanya pesatuan dan kesatuan NKRI. Justru sebaliknya, perbedaan itu merupakan perekat bagi terciptanya NKRI.
Secara historis, adalah sebuah realita yang tak terbantahkan dalam sejarah bangsa bahwa ikrar sumpah pemuda memang dapat menggelorakan semangat nasionalisme yang dahsyat. Gelora nasionalisme yang makin membara menyembul menjadi letupan keberanian patriotik untuk melawan segala bentuk penjajahan kolonialis yang mengakibatkan rakyat menderita dan sengsara.
Spirit sumpah pemuda tidak akan pernah pudar dalam jiwa patriotik kaum muda Indonesia. Meskipun, spirit tersebut harus terus dibangkitkan. Adalah kewajiban kaum muda masa kini untuk mentransformasikan spirit juang sumpah pemuda.dalam setiap gerak aktifitas muda.
Menurut Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat, Drs. Rahmat Sulaeman (2004), Ada beberapa nilai yang terkandung dalam semangat sumpah pemuda, yaitu; pertama, pemuda merupakan elemen yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Pemuda adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peranan signifikan dalam masa depan bangsa. Kedua, pemuda adalah lokomotif perekat pemersatu bangsa. Sebab, pikirannya yang jernih mampu untuk mempertahan idealisme bangsanya lewat keinginan terbentuknya NKRI di tengah pluralisme.
Ketiga, lahirnya sumpah pemuda, tentu tidak berangkat dari ruang kosong atau realitas hampa. Salah satu alasan mendasar lahirnya sumpah pemuda adalah adanya kepentingan bersama untuk melawan musuh bersama. Pada masa kolonial, musuh bersama rakyat RI adalah kolonialisme Belanda yang telah merenggut nilai-nilai kemanusiaan bangsa Indonesia. Sementara, untuk saat ini (paca kemerdekaan), bangsa Indonesia juga memiliki musuh bersama yang termanifestasi dalam bentuk kapitalisme global.
Realitas bangsa saat ini menunjukkan bahwa kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan mulai luntur. Hal itu terlihat dalam berbagai kekacauan social yang terjadi dalam NKRI. Kepentingan pribadi (individu) telah mengalahkan kepentingan umum (social). Perbedaan golongan tidak lagi menjadi dasar terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Akan tetapi, perbedaan itu telah menjadi pemecah konflik dalam tubuh NKRI. Dampak konkretnya adalah banyak daerah-daerah (wilayah) bagian yang ingin merdeka (lepas) dari NKRI.
Pertanyaannya adalah apakah menurunnya kesadaran masyarakat itu merupakan awal dari kehancuran NKRI? Apakah spirit sumpah pemuda telah "mati"?
Sumpah Pemuda telah "mati"?
Generasi ’28 adalah generasi perintis yang berkomitmen tinggi mempersatukan bangsa dan melepaskan rakyat dari pendegradasian manusia, terutama penjajahan baik fisik maupun non-fisik. Perjuangan generasi ’28 itu telah menuntun bangsa Indoensia meraih kemerdekan ‘45. Namun sangat disayangkan apabila saat ini perjuangan dan cita-cita the founding fathers kita tidak bisa diteruskan oleh generasi berikutnya.
Pecahnya berbagai konflik dalam NKRI membuktikan bahwa perjuangan dan cita-cita bangsa mengalami stagnasi. Ironisnya, akibat dari konflik yang tak berkesudahan itu, ada beberapa daerah yang lepas atau keluar dari wilayah NKRI. Salah satu wilayah bagian NKRI yang telah keluar adalah Timor Leste. Sedangkan di aceh, GAM --gerakan massa yang menuntut kemerdekaan Aceh-- hingga saat ini belum sepenuhnya terselesaikan.
Dari dua kasus di atas, mungkin kasus yang menimpa saudara-saudara rumpun Melanesia (orang kulit hitam) di papua barat agak sedikit berbeda. Meskipun mereka tidak menuntut kemerdekan, namun eksistensi mereka sedikit demi sedikit mulai diasingkan. Mereka selalu hidup dalam kebijakan-kebijakan NKRI yang kurang besahabat. Akibatnya, rumpun Melanesia di papua barat pun hidup dalam tekanan, penindasan, intimidasi, bahkan pemusnahan ras.
Dalam tulisan Sendius Wonda yang berjudul "tenggelamnya rumpun Melanesia; pertarungan politik NKRI di Papua barat", menyatakan bahwa NKRI telah memarjinalkan dan menomor duakan Rumpun Melanesia di Papua Barat. Dari segi Keamanan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan rumpun Melanesia di papua barat jauh tertinggal dibanding rumpun-rumpun lainnya.
Beberapa fenomena di atas, mungkin dapat membenarkan pernyataan bahwa spirit sumpah pemuda telah "mati" dalam jiwa generasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tugas kita sekarang adalah menghidupkan kembali spirit sumpah pemuda dalam jiwa generasi muda. Langkah apa yang harus kita tempuh?
Sumpah untuk Indonesia
Melihat munculnya berbagai ketimpangan social dan ketidakadilan di Negara ini, maka kita sebagai warga Negara yang setia terhadap NKRI harus melakukan penyelamatan bangsa. Spirit sumpah pemuda harus dihidupkan kembali untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Negara –sebagaimana dasar dari sumpah pemuda—adalah milik bersama. Oleh karena itu, "susah-senang" harus ditanggung bersama.
Bineka kekacauan social yang terjadi dalam tubuh NKRI menyebabkan munculnya penyakit-penyakit social yang sulit diobati. Seperti penyakit korupsi, pelanggaran HAM dan hukum, dominasi golongan, penyakit konsumtif, dan lain sebagainya. penyakit-penyakit social tersebut harus segera dilenyapkan dari NKRI. Sebab, mereka mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu, momentum peringatan hari sumpah pemuda ini, harus kita gunakan untuk introspeksi diri dan berefleksi mengenai kondisi bangsa saat ini. Jangan sampai spirit sumpah pemuda "mati" dalam jiwa generasi penerus bangsa.
Menurut saya, untuk mengkounter sekian penyakit social yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa adalah dengan melakukan sumpah untuk Indonesia. Semua rakyat harus mengucapkan sumpah bersama demi kekokohan eksistensi NKRI. Sumpah untuk Indonesia terdiri dari beberapa sumpah, yakni; Pertama, kita harus bersumpah untuk memberantas semua ketidakadilan di bumi Indonesia. Seperti korupsi, kolusi, dan Nepotisme.
Kedua, bersumpah untuk tidak melanggar hukum. Ketiga, bersumpah untuk hidup hemat. Dan keempat, bersumpah untuk lebih mengedepankan kepentingan umum (bersama) --atau yang disebut sikap altruistik-- dari pada kepentingan individu (pribadi).
Sumpah untuk Indonesia, bagi saya, merupakan solusi dalam proses penyelamatan bangsa. Kesatuan dan persatuan harus tetap dijaga dan dilestarikan agar perjuangan para sesepuh kita tidak sia-sia. Akhirnya, semoga pada peringatan hari sumpah pemuda ini, persatuan dan kesatuan bangsa dapat berdiri kokoh.

Pemikiran : Matinya Sosiologi Agama Indonesia

|


Matinya Sosiologi Agama Indonesia
Oleh: Rizem Aizid
(Alumnus PP Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura)

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat Indonesia adalah ketidakmampuan menerima kemajemukan (pluralisme) baik agama, ras, suku, mazhab, maupun golongan yang hadir di tengah-tengah kita. Keberagaman budaya maupun agama dalam masyarakat kita menunjukkan bahwa pluralisme di Indonesia sangat tinggi. Namun, ketidakmampuan menerima keragaman atau kemajemukan ini berimplikasi pada munculnya berbagai pertikaian atau konflik dalam masyarakat, baik konflik antarkelompok maupun satu kelompok.
Jika kemajemukan tersebut ditarik ke ranah agama, negara kita termasuk negara pluralis. Sebab, tidak hanya satu agama yang diakui dan dilindungi secara hukum oleh negara. Secara de facto, ada enam agama yang eksis dan sah menurut hukum. Yakni Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu (agama baru yang diligalkan beberapa tahun lalu).
Membicarakan tentang perkembangan agama dalam realitas masyarakat majemuk seperti Indonesia sangat menarik. Dikatakan begitu, karena dalam realitas pluralis, agama kerap kali dianggap sebagai salah satu factor pemicu lahirnya konflik social. Taruh saja konflik Poso, Ambon, Maluku, Kalimantan, dan lain-lain yang hingga kini belum juga menemukan titik damai. Usut punya usut, berbagai konflik yang berkecamuk tersebut disababkan oleh satu factor, yakni minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pluralisme beragama.
Pluralisme merupakan sebuah sikap toleransi dalam masyarakat majemuk. Harus diakui, Minimnya kesadaran pluralisme masyarakat Indonesia itu telah menyebabkan munculnya berbagai konflik atau pertikaian kelompok yang mengatasnamankan agama. Perbedaan symbol, keyakinan, tradisi, hingga munculnya truth claim agama merupakan factor-faktor pemicu lahirnya konflik tersebut. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di Indonesia saat ini telah kehilangan sosiologi agama sebagai salah satu perspektif dalam memandang pluralisme agama.
Pada hemat saya, saat ini yang perlu dilakukan adalah mencari solusi filosofis dari berbagai kasus konflik tersebut. Sebab, jika pertikaian itu dibiarkan terus berlanjut, maka harga yang harus dibayar bangsa ini teramat mahal, yaitu disintegrasi bangsa. Untuk itu, alternative solusi guna meredam gejolak konflik haruslah menyentuh sendi-sendi filosofis persoalan.
Menurut Martin Lukito Sinaga –Teolog dan Pengajar pada Sekolah Tinggi Teologi Jakarta-- dalam artikelnya yang berjudul "Agama Tanpa Sosiologi Agama", mengatakan bahwa konflik-konflik agama yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh kebuntuan sosiologi agama sebagai sebuah perspektif atau disiplin ilmu yang concern dalam hal tersebut. Sejak bermigrasinya Indonesia dari Orde Baru ke Reformasi, sosiologi agama seakan terpinggirkan. Sejak saat itu, Sosiologi agama tidak digunakan lagi untuk melihat realitas kemajemukan agama di Indonesia.
Singkatnya, Martin mengakui bahwa Indonesia tengah mengalami krisis sosiologi agama. Sosiologi agama adalah sebuah disiplin keilmuan yang mekaji tentang bagaimana seharusnya agama-agama dalam masyarakat majemuk hidup rukun, berdampingan. Oleh karena itu, sosiologi agama sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia bahwa pluralisme itu penting dalam realitas masyarakat majemuk. Bahkan tidak hanya pluralisme saja, kini tengah berkembang isu multikulturalisme.
Selama ini, agama seringkali dipandang hanya dengan satu perspektif, yaitu teologi. Secara teoritis, perspektif teologis hanya memandang agama berdasarkan keyakinan masing-masing kepercayaan (agama). Pandangan semacam itu hanya membuahkan Truth claim agama. Yang satu menganggap dirinya paling benar sedangkan yang lain salah. Begitu juga sebaliknya. Ketika Truth claim itu lahir, maka konflikpun tidak bisa dihindari. Pasalnya, setiap pemeluk berpandangan bahwa hanya agamalah yang benar sehingga orang di luar agamanya dianggap sesat dan patut diperangi. Bagitulah latar belakang munculnya pertikaian antar agama seperti di Poso dan sekitarnya.
Pada hemat saya, pembacaan agama di tengah arus pluralisme harus dilihat dari berbagai kacamata (perspektif), tidak hanya satu (teologis). Salah satu perspektif yang mampu meredam gejolak konflik dan meruntuhkan Truth claim agama adalah sosiologi agama. Perspektif ini menawarkan sentuhan baru tentang agama.
Paling tidak, sosiologi agama menawarkan dua grand pendekatan yang harus digunakan dalam melihat agama di tengah arus pluralisme. Yaitu pertama; pendekatan ERA (Empirical Research Approach). Pendekatan ini mencoba melihat agama dari empat aspek dasar, yakni fungsional, struktural, konflik, dan significant impact. Kedua, pendekatan SCR (Social Construction of Reality). Pendekatan ini mencoba melihat agama dalam realitas majemuk sebagai sebuah produk refleksi kemanusiaan. Setiap manusia mempunyai keyakinan agama yang berbeda-beda sesuai dengan konteks sosialnya.
Akan tetapi, patut disayangkan adanya penggusuran perodi sosiologi agama dalam PTAIN. Pada Tahun 2006, pemerintah melalui Departemen Agama (Depag) secara resmi mengeluarkan kebijakan penghapusan Sosiologi Agama (SA) di beberapa PTAIN di Indonesia. Padahal eksistensi perodi SA sangat penting. Selain sebagai sebuah kajian akademika, dalam prakteknya SA mampu meminimalisasi hingga bahkan meredam berbagai konflik antar agama yang sedang berkecamuk.
Secara social, Pluralisme agama di Indonesia tentu berbeda dengan pluralisme agama di Eropa atau Amerika. Bagitu pula respon masyarakatnya terhadap pluralitas agama akan berbeda. Antara Islam, Kristen, dan Yahudi (harus diakui) memiliki perbedaan tetapi juga memiliki kesamaan secara partikularitas. Nah, perbedaan partikularitas itulah yang harus diminimalisasi guna mencegah lahirnya konflik.
Untuk itu, pendekatan sosiologi agama saat ini betul-betul dibutuhkan dalam realitas masyarakat majemuk seperti Indonesia. Pendekatan sosiologi agama mencoba mendekati agama dari aspek-aspek partikularitasnya seperti symbol agama, tradisi, keyakinan, dan lain-lain. Dalam konteks ini, perspektif sosiologi agama ingin menyadarkan masyarakat bahwa aneka ragam aspek-aspek partikularitas agama adalah suatu keniscayaan yang harus diakui dan dihormati secara bersama-sama (multikulturalisme).
Menurut Prof. Dr. Bakdi Soemanto, Guru Besar FIB Universitas Gadjah Mada dan Sanata Dharma, Yogyakarta—multikulturalisme adalah pandangan saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan dan bukan sekadar toleransi. Multikulturalisme adalah bagian dari sosiologi agama. Jadi, pada hemat saya, solusi dasar filosofis dari persoalan-persoalan konflik antar agama yang masih berlanjut, adalah adanya pembacaan baru terhadap agama, yakni sosiologi agama.

Bedah Buku : Multikulturalisme Sepak Bola

|


Suara Merdeka, 26,02,2008


Multikulturalisme Sepak Bola
Oleh: Rizem Aizid


(Alumnus PP Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura)


Judul Buku : Sepak Bola Tanpa Batas

Penulis : Anung Handoko
Penerbit : Impulse, Kanisius Yogyakarta
Cetakan : I, 2008
Tebal Buku : 160 Halaman


Dunia sepak bola, sejak kemunculannya beberapa abad silam hingga perkembangan terkini, merupakan satu-satunya olehraga paling fenomenal dan popular di muka bumi. Di seluruh pelosok dunia, mulai dari anak-anak sampai orang tua, di desa maupun kota, bahkan para pejabat pun ikut membicarakan, bermain, dan mendukung olahraga berebut bola tersebut.
Perlu diakui, Sepak bola tidak hanya sebatas olahraga yang memperebutkan bola, sepak bola bukan hanya pertandingan 2 X 45 menit (plus extra time dan adu pinalti). Tetapi, sepak bola telah memberikan pelajaran terhadap refleksi kemanusiaan kita. Salah satunya adalah multikulturalisme. Sepak bola mengajarkan manusia bagaimana menghormati dan menghargai perbedaan serta menjunjung nilai-nilai sportivitas (keadilan). Oleh sebab itu, banyak kalangan yang memprediksikan bahwa sepak bola dapat menjadi alat pemersatu kemajemukan.
Buku berjudul Sepak Bola Tanpa Batas yang ditulis oleh Anung Handoko, ini memotret sisi lain sepak bola secara komprehensif. Sepak bola dalam buku ini ditampilkan sebagai satu-satunya olahraga multicultur. Secara garis besar, buku ini memang berkisah tentang sepak bola terutama kondisi sepak bola dalam negeri (Indonesia). Akan tetapi, grand issue yang diusung Anung Handoko melebihi dari itu, yakni tentang budaya dan kemanusiaan.
Di tengah arus globalisasi dan transformasi tekhnologi ini, sepak bola memiliki peran penting bagi terciptanya toleransi dalam pluralitas masyarakat modern. Buku ini merupakan sebuah buku yang cukup inspiratif. Bagi penulis, pertandingan sepak bola not stand in isolation, tidak berada terpencil dan steril, tetapi berada dalam apa yang disebut kulturgebundenheit atau tarik-menarik kepentingan banyak hal. Mulai dari kepentingan politik, ekonomi, hingga budaya.
Anung Handoko adalah seorang peneliti sekaligus gibol yang saat ini menjabat staf pelatih tim futsal UGM. Sebagai Sarjana Fisipol yang pernah terlibat dalam beberapa penelitian tentang sepak bola, tentu pengetahuannya terkait seluk beluk dunia persepakbolaan tidak diragukan lagi.
Pada setiap ajang bergengsi seperti Piala Dunia, Piala Eropa, Piala Asia, dll, hampir di setiap belahan dunia, ramai-ramai diadakan acara untuk menyambut Piala Dunia. Mulai dari nonton bareng satu kampung sampai acara yang bersifat nasional. Seakan-akan semua sendi kehidupan berhenti dan tertuju hanya pada Piala Dunia (sepak bola).
Pemain-pemain berkelas dunia seperti David Beckam, Zinedine Zidane, Delpiero, Ronaldo, Ronaldinho, Kaka, dan lain-lain lebih dikenal oleh masyarakat umum daripada Perdana Mentri Inggris atau Presiden Argentina. Begitu pula di Indonesia, masyarakat lebih mengenal sosok Bambang Pamungkas, Boas Salosa, atau Hamka Hamzah daripada Menteri atau Bupati.
Dalam sejarahnya, sepak bola memiliki sifat rasial yang sangat kental. Sebelum dekade 1990-an, terjadi pembagian secara rasial mengenai atletisme dan intelegensi dalam pengaturan posisi pemain di lapangan. Pemain sepak bola diatur ke dalam posisi "sentral" atau "non-sentral". Pemain kulit putih dianggap mempunyai kecerdasan pengaturan bola yang bagus daripada pemain berwarna. Sehingga, ras kulit hitam sering kali terpinggirkan dan di pandang remeh dalam pertandingan sepak bola. Tak sedikit dari mereka yang menjadi korban rasial.
Akan tetapi, sikap rasial semacam itu sudah tidak lagi berkembang dalam persepakbolaan saat ini. Sepak bola sudah tidak lagi membeda-bedakan warna kulit. Itu terbukti ketika banyak dari pemain-pemain dunia yang berbeda warna kulit bermain dalam satu tim. Seperti tim Prancis, Inggris, Jerman, maupun Brasil. Dalam tim-tim itu, pemain kulit hitam justru menempati posisi-posisi vital. Dari sekian tim sepab bola di dunai, Prancis merupakan satu-satunya tim yang menjunjung tinggi multikulturalisme. Kita bisa melihat peran dari Thiery Henry yang merupakan ujung tobak tim ayam jago itu atau Zinedine Zidane yang menyandang pemain terbaik dunia –kelahiran Aljazair-- adalah pemain andalan timnas Prancis.
Melihat fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa sikap-sikap rasial yang pernah muncul dalam dunia sepak bola sudah bergeser pada multikulturalisme. Pemain kulit hitam tidak lagi dipandang lebih buruk dari pemain ras putih. Begitu sebaliknya. Olahraga rebutan bola ini sukses mengobrak-abrik sekat social, cultural, etnis, agama, ideology, dan Negara. Sehingga lahirlah yang namanya multikulturalisme sepak bola.
Prof. Dr. Bakdi Soemanto dalam pengantar buku ini menjelaskan bahwa multikulturaslime adalah pandangan saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan dan bukan sekadar toleransi. Yang paling penting dalam sepak bola adalah terjadinya kerja sama antar manusia dari berbagai latar belakangan budaya yang berbeda.
Piala dunia 2006 menjadi bukti bahwa sepak bola tidak mengenal sekat-sekat social, cultural, ideology, Negara, dan sebagainya. Jerman yang merupakan bangsa keturunan ras Arya, pada masa perang dunia menganggap ras mereka sebagai ras paling besar dan paling unggul. Keangkuhan Hitler menyebabkan bangsa tersebut ingin menghancurkan ras lain yang ada di dunia. Namun, sepak bola mengubah segalanya. Jerman tidak lagi angkuh. Justru sebaliknya, piala dunia 2006 menjadikan Jerman sebagai Negara yang ramah dan multikultur. Bahkan dalam tim nasional mereka terdapat pemain kulit hitam, yakni Gerald Asamoah (kelahiran Ghana).
Sepak bola atau tepatnya pertandingan sepak bola dalam buku ini, hadir sebagai a solidarity-making cultural event. Selama ini, dari berbagai pembicaraan tentang sepak bola, sangat sedikit sekali pembicaraan yang membicarakan realitas di balik pertandingan bola seperti yang tersaji dalam buku ini. Buku ini layak di baca masyarakat luas. Selain kita disuguhkan informasi terkini seputar sepak bola, buku ini juga mengungkap realitas di balik olahraga bergengsi tersebut. Selamat membaca!

Memecah Kebuntuan Demokrasi Liberal

|

Memecah Kebuntuan Demokrasi Liberal
Oleh Rizem Aizid

Suara Karya, Rabu, 20 Februari 2008

Sepeninggal Orde Baru, 21 Mei 1998, Indonesia segera memasuki fase yang disebut dengan "liberalisasi politik awal". Inilah fase yang ditandai oleh serba ketidakpastian dan karenanya dinamai secara teoretis oleh O'Donnell dan Schimitter dalam bukunya Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian, kurang lebih sebagai fase "transisi dari otoritarianisme entah menuju ke mana".
Sudah hampir sepuluh tahun lamanya transisi dari otoritarianisme ke demokrasi liberal (liberalisasi politik) berlangsung. Namun, bangsa ini belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dari keterpurukan ekonomi, moral, dan budaya. Ironisnya, beraneka ragam persoalan baru justru muncul. Seperti kenaikan BBM dan sembako, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, bencana alam yang sambung menyambung, global warming, korupsi dan lain sebagainya. Semua persoalan itu seakan menandakan bahwa demokrasi liberal yang menjadi kiblat bangsa kita, mengalami kebuntuan (stagnasi).
Secara teoretis, demokrasi liberal merupakan sebuah konsep politik yang digagas John Locke, sekitar abad 17. Prinsip dasar dari demokrasi liberal adalah setiap individu memiliki hak untuk bebas, merdeka, dan berkuasa. Akan tetapi, mungkin Locke lupa bahwa hak bebas, merdeka, dan berkuasa yang ada pada individu harus berbanding lurus dengan etika moral (hukum moralitas) sebagai controller-nya. Karena itu, konsep tersebut tidak mampu menjawab persoalan-persoalan dalam realitas pluralis masyarakat modern. Implikasinya, muncullah yang namanya konflik (gesekan) sosial.
Menurut Jurgen Habermas dalam Between Fact and Norms: Contribution to A Discourse Theory of Law and Democracy, demokrasi liberalis memiliki dua kelemahan bagi negara modern yang majemuk (pluralis), yakni di satu sisi telah mereduksi kebebasan individu dari kelompoknya dan di sisi lain menciptakan individu-individu egoistis.
Dalam konteks Indonesia, lahirnya konflik (gesekan) antarkelompok, agama maupun budaya yang berkelanjutan merupakan imbas dari sifat-sifat egoistis pada setiap individu. Konsep demokrasi liberal mengandaikan bahwa setiap individu mempunyai kebebasan mutlak. Setiap individu mempunyai hak untuk bebas, merdeka, dan berkuasa. Oleh karena hak-hak setiap individu tersebut tidak dilandasi "kehendak umum", maka setiap individu ingin dihargai dan ingin menguasai. Akibatnya, lahirlah pertikaian antarindividu atau kelompok.
Untuk menghindari terjadinya konflik itu, menurut Habermas dalam The Communicatif Action, hasrat untuk menguasai tersebut hanya bisa diredam melalui proses (tindakan) komunikatif, bukan kekerasan. Dengan begitu, konflik antarindividu atau kelompok tidak akan terjadi. Tetapi sayangnya, selama ini tindakan komunikatif itu cenderung diabaikan dalam demokrasi liberal. Sehingga, disintegrasi bangsa pun mulai mengancam di balik pintu demokrasi liberal. Sungguh harga yang teramat mahal untuk dibayar bangsa Indonesia.
Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara. Pemerintah hanya bertugas mengontrol dan mengamankan hak-hak warganya. Itulah yang diandaikan Locke dalam konsep "negara kecil". Keterlibatan rakyat dalam pengambilan kebijakan publik merupakan suatu keniscayaan dalam sebuah negara demokrasi.
Pada kenyataannya, di negara kita rakyat seakan menjadi objek (dalam arti ditindas) negara. Demokrasi yang didengung-dengungkan sejak sepuluh tahun silam belum juga tercapai. Para wakil (elite) rakyat di parlemen pun cenderung mementingkan kepentingan pribadinya ketimbang kepentingan rakyat (publik). Sehingga aspirasi rakyat pun tidak tersalurkan secara utuh. Lantas, di mana letak demokrasi itu? Di mana letak kebebasan berpolitik, berpendapat, dan berkreasi rakyat? Tampaknya demokrasi itu hanyalah sebuah "mitos" yang sulit tercapai.
Untuk itu, sudah saatnya kita (Indonesia) menggeser filosofi hukum negara yang sudah usang dan ketinggalan zaman itu. Demokrasi liberal tidak lagi mampu membendung arus pluralisme di negara kita. Demokrasi liberal juga tidak mampu meredam konflik-konflik yang tengah berkecamuk. Oleh karena itu, sudah saatnya kita bermigrasi dari demokrasi liberatif ke demokrasi deliberatif.
Menurut Reza AA Wattimena (2007) dalam Melampaui Hukum Negara Klasik, demokrasi deliberatif yang digagas Habermas merupakan sebuah konsep filosofis negara yang sangat cocok bagi negara modern. Dengan mengintegrasikan teori diskursus (tindakan komunikatif) ke dalam ruang politik, demokrasi deliberatif (diyakini) mampu menjadi sistem demokrasi yang betul-betul demokratis. Dalam hal ini, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan kebijakan-kebijakan publik diambil melalui proses komunikatif antardua elemen negara, yakni pemerintah dan masyarakat sipil.
Konsep demokrasi deliberatif adalah suatu konsep politis (kenegaraan) yang mencoba meradikalkan konsep negara hukum klasik yang digagas oleh Locke dan Rousseau dengan teori diskursus (tindakan komunikatif). Melalui proses radikalisasi tersebut, konsep demokrasi di negara modern (Indonesia) akan menjadi landasan filosofis bagi terciptanya tatanan (integrasi) bangsa yang berasaskan kesamaan dan keadilan.
Habermas, yang kita kenal sebagai penerus teori kritis mazhab Frankfurt dan juga penerus tradisi kritis marxisme, berusaha menerapkan tindakan komunikatif dalam proses demokrasi di negara modern. Dengan metode diskursus yang ditawarkannya, dia berhasil melahirkan konsep filosofi hukum negara yang lebih adil, jujur, dan seimbang.
Bagi Habermas, negara tidak hanya bertugas sebagai pengontrol hak-hak warganya sebagaimana yang diandaikan Locke dalam "negara kecilnya" atau negara sebagai pemegang otoritas tertinggi sebagaimana Hobbes mengandaikannya dalam konsep "negara besar". Tetapi, negara dan rakyat adalah dua elemen yang memiliki hubungan erat di mana kebijakan publilk dihasilkan melalui proses komunikatif antarkeduanya.
Menurut hemat saya, demokrasi deliberatif mampu memecah kebuntuan demokrasi liberal dalam realitas masyarakat pluralis seperti Indonesia. Akhirnya, semoga konsep demokrasi deliberatif yang digagas Habermas dapat menjadi solusi dasar permasalahan-permasalahan filosofis bangsa.***
Penulis adalah alumnus PP Annuqayah Guluk-Guluk,Sumenep Madura, tinggal di Yogyakarta

Intermezzo

 

©2009 Rizem's Archives | Template Blue by TNB