Demokrasi Deliberatif Untuk Indonesia

|


Demokrasi Deliberatif Untuk Indonesia
Oleh: Rizem Aizid

Judul Buku : Demokrasi Deliberatif: Menimbang ''Negara Hukum'' dan ''Ruang Publik'' dalam Teori Diskursus Habermas
Penulis : F. Budi Hardiman
Penerbit : Kanisius, Jogjakarta
Edisi : Pertama, 2009
Tebal : 246 Halaman

Bagi sebuah negara, baik negara maju atau yang masih berkembang, sistem politik negara sangat penting. Sistem politik negara merupakan suatu filosofi hukum negara (ideologi) yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan problematika kebangsaan. Ada banyak sistem politik negara yang berkembang dewasa ini, seperti; demokrasi, teokrasi, fasisme, komunisme, sosialisme, dan lain-lain. Indonesia, sejak sepuluh tahun terakhir ini, menjadikan demokrasi liberal sebagai filosofi hukum negara. Sebuah ideologi yang memberikan kebebasan tanpa batas kepada individu (rakyat).
Namun, sistem demokrasi liberal ternyata belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan di negeri ini. Terbukti, terorisme, korupsi, konflik antar suku dan agama, hingga kecurangan politik pun masih marak terjadi. Berdasarkan fakta yang ada, bisa dibilang, demokrasi liberal mengalami kebuntuan. Menurut Habermas, sistem demokrasi liberal memiliki dua kelemahan dasar, yakni mereduksi individu dari kelompoknya dan menciptakan individu-individu yang egoistis.
Kasus-kasus semacam terorisme, konflik agama, maupun korupsi merupakan contoh konkrit dari sikap egoistis individu tersebut. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia mencari sistem baru yang bisa memecahkan berbagai persoalan kebangsaan. Sehingga, kerukunan, kesatuan, dan keutuhan benar-benar terjadi di negeri multikultur ini. Pertanyaannya kemudian; adakah filosofi hukum negara yang ideal untuk konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia ini?
Jawaban dari pertanyaan itu yang coba dijelaskan oleh buku ini. Buku berjudul Demokrasi Deliberatif: Menimbang “Negara Hukum” dan “Ruang Publik” dalam Teori Diskursus Habermas yang ditulis oleh F. Budi Hardiman, ini mencoba menawarkan solusi konkrit bagi persoalan-persoalan tersebut. Sebagaimana judulnya, F. Budi Hardiman menawarkan sistem Demokrasi Deliberatif sebagai filosofi hukum negara yang ideal untuk konteks Indonesia kekinian. Menurutnya, demokrasi deliberatif sangat pas menggantikan demokrasi liberal yang sudah usang dan tidak relevan dengan konteks masyarakat majemuk. Buku ini merupakan sebuah analisis sistematis dan kritis atas Teori Diskursus Habermas dan model ‘demokrasi deliberatif’-nya.
F.Budi Hardiman adalah pemikir Indonesia lulusan Jerman yang telah mempelajari pemikiran-pemikiran Habermas sejak era 90-an, khususnya pemikiran Habermas di bidang politik. Oleh karena itu, pengetahuannya tidak perlu diragukan lagi.
Di dalam buku ini, setelah menjelaskan Teori Diskursus dan penerapannya pada hukum dan negara hukum, penulis mengupas secara komprehensif pemikiran Habermas mengenai sirkulasi deliberasi politis dari kelompok-kelompok civil society dalam ruang publik menuju ke dalam sistem politik, termasuk problem agama dalam ruang publik dan gerakan-gerakan protes. Untuk memastikan pendiriannya, penulis menempatkan Teori Diskursus dalam konstelasi perdebatan antara liberalisme dan komunitarianisme di dalam filsafat politik kontemporer dan secara kritis memeriksa asumsi-asumsi Habermas untuk membuka diskusi lebih lanjut.
Menurutnya, demokrasi deliberatif merupakan sebuah konsep filosofi hukum Negara yang sangat cocok bagi Negara modern seperti Indonesia. Dengan mengintegrasikan teori diskursus (tindakan komunikatif) ke dalam ruang politik, demokrasi deliberatif (diyakini) mampu menjadi system demokrasi yang betul-betul demokratis. Dimana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan kebijakan-kebijakan public diambil melalui proses komunikatif antar dua elemen Negara, yakni pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan demikian, persoalan-persoalan konflik diyakini dapat teratasi.
Demokrasi deliberatif adalah suatu konsep politis (kenegaraan) yang mencoba meradikalkan konsep Negara hukum Klasik yang di gagas oleh Locke dan Rousseau dengan teori diskursus (tindakan komunikatif). Melalui proses radikalisasi ini, konsep demokrasi di Negara modern (Indonesia) akan menjadi landasan filosofis bagi terciptanya tatanan (integrasi) bangsa yang berasaskan kesamaan dan keadilan.
Habermas, yang kita kenal sebagai penerus teori kritis mazhab Frankfurt dan juga penerus tradisi kritis neo-marxis, berusaha menerapkan tindakan komunikatif dalam proses demokrasi di Negara modern. Dengan metode diskursus yang ditawarkannya, dia berhasil melahirkan konsep filosofi hukum Negara yang lebih adil, jujur, dan seimbang.
Baginya, Negara tidak hanya bertugas sebagai pengontrol hak-hak warganya sebagaimana yang diandaikan Locke dalam “Negara kecilnya” atau Negara sebagai pemegang otoritas tertinggi sebagaimana Hobbes mengandaikannya dalam konsep “Negara besar”. Tetapi, Negara dan rakyat adalah dua elemen yang memiliki hubungan erat. Di mana kebijakan publilk dihasilkan melalui proses komunikatif antar keduanya.
Catatan kritis di sini, demokrasi deliberatif tak hanya ''menuntut'' penyebaran hak-hak partisipasi, melainkan juga interaksi dinamis antara institusi-institusi resmi guna berkembangnya opini dan aspirasi politik yang tak terinstitusionalisasi (hal. 171).
Buku ini sangat menarik dibaca, terlepas dari sifatnya yang ''filosofis'' sehingga bagi sebagian besar pembaca dipastikan akan menganggapnya sebagai buku ''berat'', Analisis F. Budi Hardiman kali ini menawarkan sebuah model menarik untuk pemahaman dan praktik negara hukum demokratis dalam masyarakat Indonesia pasca-Suharto. Buku ini juga dilengkapi dengan teks hasil wawancara penulis dengan Habermas sendiri. Sebuah bacaan wajib bagi para politikus, aktivis HAM, dosen, aktivis sosial dan hukum, mahasiswa dan masyarakat luas yang peduli pada pentingnya esensi demokrasi dalam masyarakat majemuk.
Akhirnya, semoga kehadiran buku ini dapat membantu Indonesia mengatasi persoalan-persoalan yang mengancam keutuhan NKRI. Selamat membaca!

Intermezzo

 

©2009 Rizem's Archives | Template Blue by TNB